Faida, Satu-satunya Bupati Perempuan Pertama di Indonesia Yang Dimakzulkan oleh DPRD

Ribuan Warga Jember bersama Ulama demo mendukung DPRD Jember untuk pemakzulan Bupati Jember dari jabatannya, Rabu (22/7).

Jember– Kemelut pemerintahan dan pengelolaan anggaran di Pemkab Jember akhirnya menemui titik klimaksnya. Lembaga DPRD Jember dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP) secara resmi akhirnya memakzulkan atau melengserkan atau memecat Faida dari jabatan Bupati Jember.

“Mulai detik ini, DPRD Jember sebagai lembaga konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, tidak lagi menganggap Faida sebagai bupati Jember,” tandas Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dihadapan ribuan warga Jember bersama ulama yang turut demo mendukung pemakzulan bupati Jember, Rabu (22/7). Pernyataan itu disambut sorak sorai gembira oleh rihuan warga pendemo. “Allahu akbar, Hidup DPRD Jember. Makzulkan bupati Jember,” ujar para pendemo.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi juga menyampaikan, pihaknya memohon doa dan dukungannya dari masyarakat Jember serta para uama dan kyai untuk langkah selanjutnya dalam prose pemakzulan di Mahkamah Agung dan Kemendagri dalam waktu dekat. “Kmai mohon doanya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta dari pra kyai dan ulama, apa yang kita cita-citakan akan menjadi kenyataan,” ujar politisi PKB tersebut.

Dia menambahkan, pemakzulan bupati Jember merupakan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket oleh DPRD Jember kepada Bupati Jember. Apalagi rekomendasi DPRD Jember dalam dua hak tersebut bahkan terang-terangkan diabaikan Bupati Jember. Hal itu juga dinilai sebagai pelanggaran sumpah jabatan sebagai bupati. “Kami menilai bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, DPRD resmi menyampaikan hak menyatakan pendapat kompak bahwa Faida dimakzulkan dari jabatan bupati,” katanya.

Sebelumnya dalam waktu bersamaan, ribuan warga Jember bersama para kyai dan ulama juga turun ke jalan dalam upaya mendukung DPRD Jember memakzulan Faida dari jabatan bupati Jember. Warga pendemo dan para ulama Gus Syaif dan Gus Baiqun, menilai dan mendesak pemakzulan Bupati Jember Faida karena menyalahgunakan wewenang yang berdampak sistemik. Menurut KH Baiquni Purnomo Pengasuh Sholawatan Al Ghofilin, ada lebih dari 1.500 ulama telah melakukan kajian dan kesimpulannya yakni bupati sudah tepat untuk segera dimakzulkan. Beberapa persoalan pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang krusial berdampak sistemik yakni keterlambatan APBD yang selalu terjadi tiap tahun sejak 2017 hingga 2020. Hal itu berakibat terhadap kelangsungan pembangunan Jember terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian. Terparah dan puncak fatal dalam pengelolaan anggaran yakni Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Timur (BPK Jatim) menyatakan disclaimer atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab tahun 2019.