Ini Rekomendasi dari Konferensi Hukum Nasional

Terhadap berbagai catatan kehidupan hukum di tahun 2018 ini maka Konferensi Hukum Nasional 2018 merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan
negara hukum di tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang yaitu:

Pertama:
Diperlukan pembenahan yang serius terhadap rekrutmen, pembinaan (sistem mutasi dan promisi) dan pengawasan hakim. Komisi Yudisial harus diberikan peran yang lebih kuat untuk membantu MA dalam
melakukan pembenahan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengawasan hakim. RUU Jabatan Hakim mendesak untuk segera disahkan agar reformasi peradilan dapat dilakukan secara komprehensif. Selain
itu dibutuhkan kebesaran hati dari pimpinan pengadilan untuk berani mengundurkan diri apabila terjadi kembali kasus suap di pengadilan.
Kedua:
Mendorong penguatan pemberantasan korupsi dengan mendukung upaya KPK untuk masuk pada wilayah korupsi politik dan mafia peradilan serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap kewenangan KPK
melalui berbagai cara termasuk jalan legislasi yaitu berbagai RUU yang bisa melemahkan KPK.
Ketiga:
Kinerja institusi demokrasi seperti DPR sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan publik atas demokrasi. Untuk itu DPR harus menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari
penyalahgunaan wewenang jabatan dan meningkatkan kinerja nyata salah satunya di bidang legislasi. Jika DPR tidak segera berbenah maka bukan hanya membuat kredibilitas DPR makin jatuh, tapi juga dapat
membuat publik apatis untuk berpartisipasi pada pemilu 2019.

Keempat:
Agar mengurangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan. Maka perlu aturan hukum yang secara kuat mewajibkan semua rancangan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dilakukan harmonisasi oleh instansi di luar dari pembentuk.
Kelima:
Agar budaya sadar dan patuh terhadap konstitusi tumbuh kembang di masyarakat maka diperlukan keteladanan dari berbagai lembaga negara untuk mematuhi dan melaksanakan perintah konstitusi. Untuk
itu harus dihindari tindakan lembaga negara untuk tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi karena hal demikian akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan akan melemahkan prinsip negara hukum.
Keenam:
Negara perlu terus berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi termasuk yang dilakukan selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Untuk itu Perlu pengusutan
serius terhadap korupsi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan orde baru yang hingga saat ini belum tuntas dilakukan.


Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
Bayu Dwi Anggono
Direktur PUSKAPSI FH Universitas Jember
081336963004