KIPP Temui Kapolda Jatim Bahas Peta Kerawanan Pilkada 2020

ZONAJATIM- SURABAYA– Pilkada serentak 2020 harus berjalan aman, damai dan sejuk.

Berbagai upaya elemen penting penyelenggara, aparat keamanan dan pemantau harus mendorong Pilkada kondusif.

Untuk itu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) beserta perwakilan KIPP kabupaten/kota menemui Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr M Fadil Imran, Selasa (1/9/2020).

Audiensi digelar di Polda Jawa Timur ini sebagai entri point membangun komunikasi dan sinergi pemantau dengan Polri.

“Koordinasi ini penting mengingat potensi kerawanan di Pilkada sangat tinggi jika tidak diawasi masyarakat,” ujar Novli Bernado Thyssen SH, Ketua KIPP Provinsi Jatim.

KIPP Jawa Timur menyampaikan 5 point hasil temuanbya selama tahapan pra pencalonan kepada Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran.

Pertama soal netralitas ASN, netralitas penyelenggara, penyalahgunaan program, kegiatan dan anggaran penanganan Covid 19 oleh calon petahana, politik uang, dan pemetaan kekuatan kelompok elit lokal beserta potensi gesekan kepentingan.

Netralitas ASN Disorot KIPP

Sesuai temuan KIPP, di beberapa Kabupaten dan Kota yang terdapat calon petahana, keterlibatan ASN dalam politik praktis sangat tinggi.

Kata Novli, ada dua faktor penyebabnya yaitu intimidasi mutasi jabatan oleh calon petahana jika tidak memberikan dukungan politik.

Kedua, kesadaran diri ASN untuk terlibat politik praktis mendukung calon kepala daerah demi mengamankan posisi jabatan.

Terkait penyalahgunaan kewenangan, program, dan anggaran, cenderung dilakukan calon petahana karena kekuasaan jabatannya memanfaatkan program penanganan Covid 19.

Praktik distribusi bantuan langsung ke masyarakat terdampak menyertakan simbol kampanye calon.

Terkait netralitas dan profesionalitas penyelenggara terlihat dari produk keputusan penyelenggara, yang menguntungkan dan merugikan calon.

Novli Bernado Thyssen, S.H menilai keberpihakan penyelenggara berpotensi memicu konflik horisontal keras antar pendukung calon.

Terkait politik uang potensial terjadi karena masa kampanye pada situasi turbulensi ekonomi akibat pandemi.

“Politik transaksional akan lebih tinggi,” ujarnya.

Frame yang ada, rakyat akan memanfaatkan momentum pilkada sebagai momentum transaksional berdalih ekonomi.

“Sehingga rasionalitas memilih calon bukan pertimbangan pemetaan kekuatan kelompok elit lokal,” ujarnya.

KIPP menilai, potensi gesekan kepentingan antar kelompok elit lokal dipicu aneka faktor.

Pertama, calon diusung oleh kelompok yang sama secara ideologis keagamaan, kesamaan ideologis kelompok.

Selain itu potensi gesekan konflik bisa dipicu adanya pertarungan antara calon dari independen dengan memiliki basis suara kuat di grassroot melawan calon dari parpol.

Karena partai politik atau gabungan partai politik akan upaya merebut basis suara calon independen.

Tindaklanjut audiensi ini kata Novli, terbangun sinergisitas kerjasama KIPP Jatim hingga ke daerah dengan Polres Kabupaten/Kota untuk menjaga kondusifitas di Pilkada serentak Desember 2020 mendatang. (isa/min)