Mobilisasi Anak Dalam Demonstrasi Jelas Langgar Hak Anak, Aparat Harus Bertindak

161

Ketua Lembaga Pusat Perlindungan Perempuaan dan Anak (P3A) Jember, Menik Humaidah SH menyatakan mobilisasi anak dalam kegiataan demonstrasi, atau kegiatan politik lainya merupakan pelanggaran hak anak dan dapat dipidana.

Tindakaan itu dapat mengancam keselamatan anak sekaligus berdampak buruk bagi psikologis anak di masa mendatang. “UU Perlindungan Anak sudah jelas mengatur tentang hal itu, anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi atau kegiatan politik yang lain, anak-anak dilarang digunakan sebagai alat untuk kegiataan seperti itu, memang yang sering terjadi anak yang justru diperalat,” ujar Menik.

Menurut Menik, didalam Pasal 15 dan Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik. Pasal 15 UU Perlindungan Anak menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Bahkan jika terbukti terjadi pelanggaran dapat dikenai pidana selama 5 sampai 12 tahun kurungan penjara. “Ancaman pidana tersebut dapat diterapkan kepada siapa saja yang bertindak sebagai panitia penyelenggara kegiatan seperti, unjuk rasa, kampanye, yang sengaja memobilisasi anak. Dari sisi psikologis itu juga bukan hal yang positif, karena kelak saat menghadapi persoalan, anak berfikirnya hanya bisa diselsaikan melalui demo bukan cara yang persusif atau melalui musyawarah” tegasnya.

Dijelaskan, kegiatan mobilisasi anak pada saat unjuk rasa dan kampanye juga tidak ada kepentingannya dengan hak anak, sehingga, pada saat terjadi kegiatan itu keselamatan jiwa anak sangat terancam.

“Bukan tidak mungkin saat berada di kerumunan itu muncul kekerasan-kekerasan, kalau sampai menimpa anak bagaimana itu?, saat itu terjadi anaklah yang berpeluang paling dominan menjadi korbannya. Karena mereka lemah dan tidak siap menghadapi situasi semacam itu,” tandas Menik Humaidah.

Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan kelompok Aksi 212 mengelar aksi unjuk rasa di dua titik yakni di seputar alun-alun Kota dan di Kantor DPRD Jember, Rabu (21/2) assa melakukan istighosah serta menyampaikan sejumlah point tuntutan terkait 2 tahun kinerja Pemerintah Daerah setempat.

Pantauan dilapangan, dalam aksi tersebut juga nampak banyak mengikutsertakan dan diduga kuat memobilisir belasan anak-anak sebagai peserta aksi. Hal itu juga beredar luas melalui media sosial Facebook sehingga banyak menuai sorotan serta kecaman masyarakat.