Juni 4, 2020, 16:11:36
Beranda blog Halaman 172

Ini Pesan Bupati Pada 216 Mahasiswa Unair KKN di Jember

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., menerima kedatangan mahasiswa yang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) – BBM (Belajar Bersama Masyarakat) Tematik ke-57.

Bupati dalam sambutannya di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (3/1/2018), berpesan kepada mahasiswa dalam menjalani KKN – BBM selama 25 hari nanti.

“Adik adik yang saya cintai, sejatinya orang tidak pernah tanya mana (mahasiswa yang) IP-nya paling bagus, mana yang IP-nya paling tinggi, mana yang sering her (mengulang ujian, red), mereka tidak pernah bertanya. Mereka hanya ingin tahu mana yang paling peduli dan mana yang paling berguna bagi masyarakat,” kata Bupati Faida mengawali pesannya.

Selain kepedulian, bupati menekankan agar mahasiswa tulus dalam melaksanakan KKN. “Karena itu, bersungguh sungguhlah dalam beradaptasi dengan masyarakat,” tuturnya.

Kepedulian dan ketulusan menjadi kunci bagi mahasiswa dalam belajar bersama masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan tidak mengecewakan masyarakat, apalagi akibat perilaku yang simpel. “Yang kadang kadang kita tidak sadari,” ungkap Bupati.

Contohnya, saat pertemuan di kecamatan, masyarakat sudah siap dan antusias, tapi mahasiswa malah sibuk dengan ponselnya masing masing. “Hal hal yang sangat sederhana itu terkadang menjauhkan kita dengan masyarakat,” tegas Bupati Faida.

Lebih jauh Bupati menjelaskan, masyarakat memandang mahasiswa sebagai orang yang mampu mengatasi semua masalah. Karena itu mahasiswa tidak bisa menolak keluhan masyarakat.

Bupati memberikan contoh cara menjawab keluhan masyarakat meski tidak menguasai permasalahan yang disampaikan masyarakat. “Maka pertama kali jawablah, “baik saya bantu.” Kedua, harus memiliki nomor telepon Camat,” ujar Bupati.

Bupati juga meminta mahasiswa membuat grup whatsapp dalam satu kecamatan. Dalam grup itu juga disertakan beberapa nomor pejabat dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial.

Hal itu akan membuat mahasiswa mampu menjadi eksekutor dalam menyelesaikan masalah. “Jadikan KKN ini menjadi ladang amal ibadah untuk menyelesaikan masalah orang lain,” ujar Bupati. “Mahasiswa jangan ragu ragu membantu masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu koordinator KKN BBM Unair Dr. Abdul Samik mengatakan KKN BBM mahasiswa di Jember akan berlangsung selama 25 hari dimulai pada tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir 27 Januari nanti.

“Selain apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, adik adik mahasiswa bisa berlajar di masyarakat,” terang Samik dalam sambutannya.

KKN BBM tahun ini merupakan ke-57 dan kedua dilaksanakan di Kabupaten Jember. “Programnya adik adik bisa berkonsultasi dengan masyarakat,” jelasnya. Sebanyak 216 mahasiswa, 15 dosen, dan 3 pendamping dari Universitas Airlangga Surabaya ini diterima Bupati di Pendapa Wahyawibawagraha. Mereka disambut dengan Tari Semarak Jember dan musik patrol dari grup Bekoh Kereng.

Mahasiswa akan menjalankan program di tiga kecamatan yakni Rambipuji, Tanggul, dan Bangsalsari. Di Kecamatan Rambipuji para mahasiswa akan bersama masyarakat di Desa Rambipuji, Kaliwining, Curahmalang, Nogosari, Pecoro, Rowotamtu, Rambigundam, dan Gugut.

Di Tanggul mereka akan menjalankan program di Desa Tanggul Kulon, Tanggul Wetan, Klatakan, Selodakon, Darungan, Manggisan, Patemon, dan Kramat Sukoharjo. Di Bangsalsari mahasiswa belajar bersama masyarakat di Desa Bangsalsari, Sukorejo, Petung, Badean, Tisnogambar, Karangsono, Gambirono, Langkap, Curahkalong, Tugusari, dan Banjarsari.

Yuk Pahami Peraturan Bupati Jember Tentang Penggunaan APBD 2018

Warga Jember yang budiman dan bijaksana, akhir-akhir ini berkembang asumsi-asumsi kurang akurat di publik yang menyatakan bahwa dengan tidak terjadinya kesepakatan (persetujuan bersama) Bupati dan DPRD mengenai APBD 2018 maka roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jember akan terganggu dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,infrastruktur, dll) akan terhambat. Perlu kita pahami bersama bahwa kenyataan hukumnya tidaklah demikian, mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sudah menjamin bahwa proses pembangunan dan kewajiban pelayanan publik oleh pemerintah daerah harus tetap dipastikan berjalan meskipun tidak ada kesepakatan DPRD dengan Kepala Daerah Perihal Rancangan Perda APBD 2018.

Jaminan yang dimaksud adalah Bupati diberikan wewenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan APBD 2018. Kewenangan menetapkan Peraturan Bupati ini menunjukkan bahwa negara melalui perangkat hukumnya yaitu UU Pemda ingin memastikan Kepala Daerah untuk tetap dapat melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan publik dan melanjutkan program pembangunan dalam hal dikarenakan sesuatu yang sifatnya prinsipil sangat mungkin terpaksa tidak dapat mencapai kesepakatan dengan DPRD mengenai substansi APBD.

Bukti otentik bahwa proses pembangunan Jember di tahun 2018 dipastikan terus berjalan adalah dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/208.K/KPTS/013.4/2017 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Jember Tentang Penggunan APBD Jember Tahun 2018. Perlu diketahui bahwa Peraturan Bupati ini wajib ada sebagai pengganti Perda APBD 2018 karena sesuai ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Jika kemudian ternyata tidak ada persetujuan terhadap Rancangan Perda APBD maka sesuai Pasal 313 ayat (1) UU Pemda Bupati diberikan wewenang menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Dengan konstruksi hukum yang demikian tersebut, maka Peraturan Bupati tentang penggunaan APBD 2018 merupakan landasan hukum yang sah untuk dijadikan dasar penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan publik di Jember tahun 2018. Terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip penggunaan Peraturan Bupati APBD 2018 ada baiknya kita pahami beberapa ketentuan dasarnya sebagai berikut:

PERTAMA:
Dalam UU Pemda disebutkan Besaran APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pengganti Perda APBD adalah paling tinggi (maksimum) sama dengan besaran angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perlu dimengerti bahwa UU Pemda hanya mengatur mengenai besarannya saja yang tidak boleh lebih tinggi dari APBD 2017, sedangkan program dan kegiatan dalam APBD 2018 tentu diperbolehkan program dan kegiatan baru yang berbeda dengan program dan kegiatan dalam APBD 2017 sepanjang pengeluaran dalam APBD tahun 2018 tidak lebih tinggi dari pengeluaran dalam APBD 2017 atau Perubahan APBD 2017 apabila melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

KEDUA:
Penggunaan Peraturan Bupati untuk menetapkan APBD 2018 tidak membatasi Bupati dan Wakil Bupati untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melakukan pelayanan publik dan melakukan pembangunan daerah. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 menyebutkan dengan tegas Belanja dalam APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati maka Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Mengenai jenis Belanja yang bersifat wajib selain kesehatan dan pendidikan dapat kita rujuk dalam Pasal 32 ayat (2) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang disebutkan antara lain adalah belanja pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan anak, sosial, koperasi dan usaha kecil menengah, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll. Dengan ruang lingkup belanja wajib yang bersifat luas tersebut maka dipastikan pelayanan dasar warga jember tidak akan terganggu. Selain Belanja yang bersifat wajib, dalam Perbub APBD 2018 pun dimungkinkan belanja pilihan hal ini dikarenakan kata “diprioritaskan” dalam Permendagri mempunyai arti bahwa Bupati dan Wakil Bupati jika sudah dapat memenuhi segala kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib tadi maka juga dimungkinkan menggunakan anggaran untuk keperluan belanja urusan pilihan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jember. Belanja pilihan dalam Pasal 32 ayat (3) Permendagri 13 Tahun 2006 diantaranya adalah pariwisata, perdagangan, perikanan, energi, dll.

KETIGA:
Mengenai jangka waktu berlakunya Peraturan Bupati ini baik UU Pemda maupun Permendagri 13 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara tegas bagaimana pengaturan masa berlakunya. Namun jika mengingat tujuan Perbub ini adalah sebagai pengganti Perda APBD maka masa berlakunya dapat disamakan dengan masa berlakunya Perda APBD yang menurut Pasal 309 adalah selama satu tahun anggaran. Dengan analogi persamaan yang demikian maka dipastikan bahwa selama satu tahun anggaran 2018 maka Perbub ini dapat terus digunakan sebagai dasar hukum Penggunaan APBD 2018 di Kabupaten Jember.

Akhirnya demikian sumbang pikiran yang dibuat dalam rangka untuk menjernihkan berbagai kesimpangsiuran pandangan yang berkembang di publik. Besar harapan di tahun 2018 ini dan tahun-tahun mendatang Jember semakin maju, mandiri, bersih dan sejahtera.

(Oleh : Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH/Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember)

Beri Bantuan Korban Bencana, Wabup Muqiet Juga Langsung Tinjau Longsor Silo

Wakil Bupati Drs. KH. Abdul Muqit Arief bersama Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Jember Widi Prasetya meninjau lokasi longsor di Dusun Baban Silosanen, Desa Mulyorejo, Silo. Hal itu dilakukan usai memberikan bantuan pada korban angin puting beliung di Kecamatan Mayang.

“Ini terjadi longsoran yang cukup besar hingga menutup akses jalan,” kata Wabup Muqiet di lokasi longsor, Selasa (2/1/).

Longsor ini harus segera diatasi. Terlebih ada kemungkinan akan terjadi longsor susulan. Ini ditunjukkan dengan banyaknya retakan di atas tebing.

“Kemungkinan longsoran berikutnya tinggal tunggu waktu,” ujarnya.

Lebih jauh Wabup Muqiet menjelaskan, selain membersihkan longsoran yang ada, perlu langkah – langkah antisipatif sehingga tidak terjadi longsoran – longsoran berikutnya.

Longsor yang terjadi Senin malam (1/1/2017) sekira pukul 19.00 membuat tanah sepanjang 15 meter dengan ketinggian 25 meter terjun ke bawah menutup akses jalan.

Tidak ada korban jiwa. “Tapi secara ekonomi bencana ini sangat berpengaruh. Sebab, (jalan ini) akses satu satunya ke PTPN XII Silosanen dan ke Desa Mulyorejo,” ujarnya.

Untuk mengatasi longsoran yang terjadi dan kemungkinan longsor susulan tersebut, Wabup berharap ada sinergi dari semua pihak.

Pihak PTPN XII menjadi salah satu pihak yang diharapkan sinerginya. Demikian pula dengan Perhutani.

“Juga masyarakat. Kalau masyarakat disini sangat guyup. Diharapkan segera teratasi,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Jember Widi Prasetya menjelaskan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi longsoran.

“Semalam kami bersama Muspika Silo melakukan pembersihan awal, karena semalam ini tertutup total agar tidak terlalu mengganggu,” kata Widi.

Pembersihan itu mampu membuka akses jalan untuk kendaraan motor. Sebelunnya tertutup total.

Karena banyaknya material longsoran, BPBD berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumberdaya Air untuk menggunakan alat berat eskavator.

Terkait penyebab longsor, Widi mengatakan tebing longsor akibat hujan selama tiga hari berturut turut.

Kepada masyarakat, Widi mengimbau agar masyarakat sekitar lebih waspada. Selain karena kemungkinan longsor susulan, daerah tersebut memang cukup berbahaya.

Dira Park Kembangkan Wisata Nuansa Alam

Dira Park Ambulu kini mulai mengembangkan tempat wisatanya dengan bernuansa alam. Sebelumnya pengunjung ditempat wisata ini hanya bisa menikmati kolam pemandian dan beberapa mainan anak saja, namun kini bisa menikmati beberapa outbond lagi yang baru dikembangkan dengan konsep nuansa alam.

“Kami terus berupaya berinovasi untuk mengembangkan tempat wisata ini, kami perluas kebelakang kurang lebih luas lahan 1 hektar dengan menawarkan konsep alam, “kata Owner Dira Group, Ponimin Tohari disela – sela kesibukannya saat berjalan – jalan melihat kegiatan pengunjung yang sedang menikmati masa liburannya.

Menurut Ponimin sapaan akrabnya, pengunjung cukup membayar sekali tiket masuk sudah bisa menikmati kolam renang, mainan anak, dan beberapa konsep bernuansa alam baru yang Ia tawarkan, seperti wisata petik sayur, wisata kebun bunga, rumah pohon, rumah kerdil, dan juga outbond lainnya. Namun tempat yang bernuansa alam ini belum selesai 100%.

“Masih tahap pembangunan, akan tetapi pengunjung sudah bisa menikmatinya,” terang Ponimin. Lebih lanjut Ponimin menambahkan, sementara ini yang baru Ia tanam untuk diwisata petiknya ialah sayur sawi, brokoli, terong, kangkung, bayam, juga seledri dan brambang. Sedangkan untuk wisata bunga sudah ada namun masih sedikit jenisnya. Sambil berjalan dan nantinya akan dilengkapi lebih banyak lagi untuk jenis – jenis tanaman bunganya, untuk rumah pohon dan rumah kerdil sudah ada.

“Tujuan dari wisata dengan konsep bernuansa alam ini ialah untuk mengajarkan pada anak – anak pada alam,” tuturnya. Seperti yang dikatakan Neny salah satu pengunjung, dirinya leluasa bisa menikmati fasilitas wisata Dira Park yang ada. Selain bisa mandi dikolam renanangnya, Ia juga bisa menikmati wisata bernuansa alam, bagus untuk selfie bersama keluarga dan sekalian mengajarkan anak pentingnya dengan alam. “Bersama si buah hati kami bisa melihat – lihat tanaman sayur, rumah pohon, dan juga wisata bunga,” ujarnya.

P3MD Jember Sabet Penghargaan Terbaik Jawa Timur

Berbagai prestasi telah ditunjukkan oleh Oleh kinerja Pendamping Desa Kabupaten Jember selama tahun 2017. Seluruh Tim Pendamping desa di kabupaten Jember telah membawa harum nama kabupaten nya setelah acara penobatan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Terbaik yang diselenggarakan di Royal Plaza Surabaya. Acara tersebut diselenggarakan oleh Konsultan Pendamping Wilayah 4 (KPW) Jatim dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf pada Jumat (29/12) lalu.

Achamad Fourzan Hadi Prabowo yang akrab dipanggil Pak Itong selaku Koordinator P3MD Jember menjelaskan, penghargaan yang telah diperoleh dan membawa harum nama Kabupten jember ini tidak lain dari kekompakan dari seluruh pendamping desa dan DPMD Kabupaten Jember yang selalu menunjukkan kinerja selama setahun dengan baik. “Berkat kekompakan kami dengan pihak Pemkab membuahkan hasil yang sangat membanggakan, sebab beberapa pengharagaan telah kami peroleh dan menjadi yang terbaik se-Jawa Timur,” ujar Faurzan.

Dia menambahkan, disaat penobatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur dan konsultan pendamping juga antusias dalam kegiatan tersebut. Jember mendapatkan piagam dan piala penghargaan sebagai kabupaten terbaik se-Jawa timur dalam wilayah dampingan terbaik dan penanganan masalah tercepat. Mulai dari percepatan data dan permasalahan administrasi yang berada di desa kabupaten setempat. Selain itu, pendamping di tingkat kecamatan Dian Pandu Satria dan tingkat desa Sasli Rois juga mendapatkan sebagai predikat pendamping teladan, yang mana penghargaan tersebut diberikan pada saat itu juga. Koordinator P3MD Jember ini juga mendapatkan penghargaan sebagai pendamping ahli paling solid di Jawa Timur.

Pak Itong berharap, di tahun 2018 mendatang,  para pendamping desa dan kecamatan harus mampu meningkatkan kapasitas pendampingan dan sinergitas antara pendamping desa dengan Pemkab Jember untuk kesejahteraan rakyat.

Gubernur Jatim Sahkan Perbup Tentang APBD Jember 2018

Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/208.K/KPTS/013.4/2017 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Jember Tahun 2017 Tentang Penggunan APBD Jember Tahun 2018. Dalam surat itu, Gubernur Jatim menimbang beberapa hal antara lain, bahwa sampai batas waktu sebagaimana ditentukan Pasal 312 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, DPRD Jember dan Bupati Jember belum dapat menyeujii bersama terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, bahwa walaupun Perda Tentang APBD Tahun 2018 belum ditetapkan, roda pemerintahan Pemkab Jember harus tetap berjalan sehingga dibutuhkan pembiayaan yang penggunaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan huru a dan b, diatas, perlu mengesahkan Rancangan Perbup Jember Tahun 2017 Tentang Penggunaan APBD Jember Tahun 2018 dengan menuangkan dalam Keptuusan Gubernur Jawa Timur.

Gubernur Jatim kemudian memutuskan pertama, mengesahkan Raperbup Jember Tahun 2017 Tentang Penggunaan APBD Jember Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut : Raperbup Tahun 2017 supaya disesuaikan dengan Lampiran XIX Permndagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telag diubah terakhir kali dengan Permedagri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya konsideran “menimbang” dengan diktum “menetapkan”, sedangkan terhadap dasar hukum “mengingat” agar mengacu ketetuan Lampiran II Poin B.4 Dasar Hukum, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan sehingga agar diubah dan disesuaikan.

Lima Poin Penting : 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 106 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka dengan ini diminta sebagai berikut :

1. Mengingat DPRD Jember sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati Jember terhadap Raperda Tentang APBD Jember Tahun 2018, maka Bupati Jember melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

2. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

3. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh opemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk kepelruan setiap bulan dalam tahun anggarak yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

4. Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud angka 2 yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

5. Bupati Jember supaya melaksanakan penggunaan APBD Tahun Angaran 2018 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sampai ditetapkannya Perda Kabupaten Jember Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perbup Jember Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.Surat Keputusan tersebut ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Desember 2017 dan ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo serta distempel basah. Surat Keputusan tersebut juga ditembuskan kepada Mendagri Ditjen Keuangan Daerah, Inspektur Jenderal, Kabiro Hukum di Jakarta, serta Inspektur Pemprov Jatim dan Ketua DPRD Jember.

Bupati Jember Faida, atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jatim tersebut menyampaikan, surat tersebut sudah sah dan legal bahwa roda pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2018 harus tetap berjalan. “DPRD tetap tidak menyetujui KUA PPAS 2018. Tapi disetujui Gubernur Jatim cukup pakai Peraturan Bupati, ini supaya pembangunan tidak terhambat. Bismillah, pembangunan jalan terus dengan tegak lurus,” tandas Bupati Faida.

Ada 1.828 Guru Diniyah Dapat Bantuan dari Bupati Faida

Silaturrahim Bupati Jember dr Hj Faida MMR, digelar di aula PB Sudirman, Pemkab Jember, dengan penerima bantuan BPPDGS, Sabtu (30/12).  Program Bantuan Penyenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) berjumlah 1.828 orang yang diberikan langsung oleh Bupati. Selain itu juga diberikannya bantuan komputer jenjang SMP kepada 40 lembaga, Alat Peraga Edukasi (APE) kepada 75 lembaga, rehab gedung SD berjumlah 45 lembaga.

Faida menegaskan bahwa bantuan disebut jelas karena penerimanya jelas, lembaganya jelas serta tidak fiktif.
Bupati Faida menegaskan bahwa dirinya sedang berjuang melawan pungli, dan memerangi korupsi. Faida berharap semua pihak saling menjaga agar tidak ada pemotongan sepeserpun di bantuan ini.
“Jika ada yang minta dana administrasi laporkan dan tolak jika ada pungutan pungutan,” ujarnya.
Bupati Faida juga menjamin tidak ada biaya administrasi, dan tidak akan mengurangi hak – hak masyarakat dalam mendapat bantuan di tahun 2018 asalkan persyaratannya lengkap.
“Ini termasuk realisasi 22 janji kerja poin ketiga. Agar tidak ada pungli maka dana dikirim ke rekening penerima,” ujarnya.

Bupati Faida juga menyampaikan, pemberian bantuan tersebut tidak dipungut biaya. Tidak ada biaya administrasi atau biaya lainnya.

“Saya berharap semua pihak bisa memastikan dan menjaga tidak ada potongan serupiah pun untuk bantuan – bantuan yang diberikan hari ini,” ujarnya.

Apabila ada oknum yang mengatakan bahwa hak para guru akan hilang bila tidak membayar untuk bantuan itu, Bupati menegaskan jaminan terhadap pemenuhan hak tersebut.

“Sampeyan harus berani bilang tidak kepada semua urusan pungli – pungli, yang tidak ada dasar hukumnya,” tegas Bupati Faida. Dia juga menegaskan bahwa pemberian bantuan untuk guru diniyah diberikan melalui rekening. Ini untuk menghindari peluang terjadinya pungutan.

Terlebih bantuan untuk tahun ini paling lengkap 12 bulan. Sebelumnya, para guru hanya menerima enam bulan. Urunan Pakdhe Karwo urunan sama Bupati. “Separo dibayari Pakdhe Karwo, separo dibayari Bupati,” ujar Bupati Faida seraya tersenyum.

Terkait bantuan tersebut, Bupati berpesan agar pada tahun 2018, para guru sudah bisa melengkapi berkas persyaratan lebih awal. Januari atau Pebruari sudah tuntas. Melebihi jadwal ini, menurut Bupati, akan ditinggal. Tentang pertemuan di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, bupati juya menyampaikan tujuan yang ingin dicapai.

“Mengapa perlu kita selenggarakan kegiatan (silaturahmi) ini ? Ini sebagai upaya layanan kepada bapak dan ibu semuanya, sebagai upaya transparansi laporan, supaya jelas siapa menerima apa,” ungkap perempuan pertama Bupati Jember ini.

“Jangan sampai di belakang ada laporan penerima fiktif, karena ini bukan bantuan fiktif. Ini bantuan yang jelas: penerimanya jelas, jumlahnya pun jelas,” kata Bupati yang disambut tepuk tangan para guru.

Silaturahmi juga sebagai upaya koordinasi dengan guru diniyah penerima bantuan. “Karena ini tahun pertama bantuan untuk diniyah di Jember yang lengkap bisa 12 bulan untuk tahun pertama ini,” terangnya.

Bupati Faida Resmikan Monumen WTN Kebanggaan Warga Jember

Bupati Jember Faida meresmikan monumen kebanggaan warga Jember yakni monumen Wahana Tata Nugraha yang berlokasi di sebelah barat Alun-alun Kota Jember. Peresmian itu disaksikan langsung masyarakat setempat, ratusan tukang ojek, klub motor difabel, Kadishub Isman Sutomo dan kepala dinas lainnya.

“Piala WTN ini yang kedua. Sebelumnya di persimpangan Masjid Al Huda. Tapi yang ini, WTN berkelas nasional,” Kadishub Jember, Isman Sutomo.

Kata Isman, monumen Wahana Tata Nugraha (WTN) kedua di Alun-alun Jember, ini hasil penilaian Kemenhub karena Jember dinilai layak lalu lintas dan transportasi.

Karena WTN simbol dari ketertiban berlalulintas untuk Jember, Dishub pun mengundang jukir, difabel, dan ojek pangkalan. Mereka ada yang diberi helm dan ada pula yang mendapatkan jas hujan.

Sebelumnya, monumen yang masih ditutupi kain putih itu, sempat membuat masyarakat penasaran. Karena sejak beberapa hari, monumen itu sudah jadi dan siap diresmikan.

Tak heran kemudian, saat monumen diresmikan dan kain putih dibuka, semua undangan yang hadir dibuat bangga. Apalagi, warna gold monumen tampak elegan.

Sebelum meresmikan, Bupati Faida juga memberikan bantuan berupa jas hujan dan helm standar kepada tukang ojek non aplikasi. Dia berharap dengan diresmikannya Monumen WTN akan memberikan semangat bagi Jember untuk penataan kota yang lebih baik lagi dan juga bisa menjadi obyek foto destinasi wisata Kota Jember.

“Mereka punya pesaing kuat : ojek online. Tetapi ojek pangkalan, masih punya pasar setia. Supaya tetap bisa bersaing, mereka harus tampil lebih bagus lagi,” Bupati Jember, dr. Faida, MMR.

Salah satu yang menjadi perhatian bupati, memberi helm layaknya ojek online. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jember, helm standar berkualitas warna putih diserahkan bupati, di acara peresmian Tugu WTN di Alun-alun Jember.

Helm yang diberi bupati bertuliskan beberapa pesan berkendara yang baik. ‘Tertib Jemberku-Tertib Indonesiaku’ menjadi helm kebanggan ojek pangkalan binaan Dishub Jember.

Toyan, salah seorang tukang ojek di Pangkalan Kedawung, mengaku senang menerima helm bantuan bupati. Helm itu seperti yang dijanjikan Bupati Faida, saat tukang ojek dan sopir angkot demo menolak ojek online di Jember. “Terimakasih, bupati telah tepati janji,” katanya bangga.

Kadishub Jember Isman Sutomo menambahkan, selain helm yang diberi, pihaknya juga menyerahkan mantel seperti pesan bupati. “Ibu bupati berpesan, supaya Dishub mem-back up ojek pangkalan agar bisa bersaing dengan ojek online,” pungkasnya.

Layanan Dispenduk di Mall. Terbitkan 2 Ribu Lebih KIA

Dispendukcapil nampaknya memberikan banyak manfaat dengan membuka galeri di Mall Roxy daerah Mangli Kecamatan Kaliwates. Plt Kepala Dispendukcapil Pemkab Jember Sri Wahyuni mengatakan,
hasil Kegiatan Pelayanan DispendukCapil di Galeri Pelayanan Mall Roxy Jember pd hari Kamis 28 Desember 2017 menyebutkan ada warga mengurus Kartu Identitas Anak yakni 1.208 lembar kartu. Sedangkan pada hari Jumat selanjutnya Dispenduk kembali menerbitkan 838 lembar kartu KIA. “Akhir pekan ini kami sudah melayani KIA untuk anak-anak sekitar dua ribu kartu lebih,” kata Sri Wahyuni. Selain KIA yang memang banyak diminati warga hingga situasi mall Roxy membludak, warga juga mengurus KTP elektronik, akte kelahiran, perekaman KTP, kartu keluarga, serta surat keterangan KTP.

Pada Kamis lalu, KTP elektronik ada 6 warga, kemudian KK ada 2 warga, Akta Kelahiran ada 5 warga, Perekaman 20 warga,  Suket ada 22 warga. “Total pelayanan hari itu ada 1.261 layanan dan sudah diterbitkan kartu maupun surat,” terangnya.

Sementara pada hasil Kegiatan Pelayanan DispendukCapil di Galeri Pelayanan Mall Roxy Jember hari Jumat, 29 Desember 2017 adalah KIA ada 838 kartu, KTP elektronik 17 kartu, Suket 43 lembar, Perekaman ada 39 warga, Surat Pindah ada 3, akta Kelahiran ada 12. Total Pelayanan pada Jumat kemarin ada 952 layanan dari Dispendukcapil.

Baznas Santuni Dhuafa Rumahnya Roboh

BAZNAS JEMBER kembali menyalurkan bantuam bagi warga dhuafa atau tidak mampu. Kali ini penerima bantuan tersebut atas nama Saturi dan Saria, umur manula, warga Dusun Krajan, Desa Selodakon Kecamatan Tanggul.

“Mereka adalah salah satu penduduk Desa Selodakon Dusun Krajan RT 01 RW 05 yang tergolong orang fakir. Beliau hidup berdua dalam sebuah rumah yang amat memprihatinkan yang mana rumah tersebut juga bukan milik sendiri melainkan milik keponakannya yang di tinggal merantau ke Sumatra,” kata Ketua Baznas Jember H Misbachussalam. Sedangkan rumahnya sendiri sudah roboh tinggal bekas akibat dimakan usia. Kehidupan sehari-hari amat memprihatinkan penghasilan suami yaitu sebagai tukang jual beli alat-alat sawah yang bekas seperti clurit, cangkul, dan pisau yang sudah rusak lalu beliau betulkan ke tukang pandi. Lalu beliau jual lagi yang mana penghasilan tersebut tidak tentu. Sedangkan istrinya sebagai tukang asak padi di sawah sewaktu masih sehat, namun sekarang beliau sudah tidak bisa bekerja dikarenakan sakit-sakitan.

“Baznas Jember hadir untuk menyantuni dan mengajak berbagai pihak untuk sinergi. Semoga dapat pertolongan Allah SWT,” ujarnya.

0FansSuka
0PengikutMengikuti
14,700PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Recent Posts

Block title