Oktober 21, 2020, 01:10:00
Beranda blog Halaman 197

Dr Bayu : Soal Persetujuan RAPBD, Hukum Larang Pemaksaan dan Dominasi Kepentingan

Kondisi belum disepakatinya Rancangan APBD 2018 oleh Bupati Jember dan DPRD Jember hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya tidak perlu terjadi apabila dalam proses pembahasan RAPBD terdapat kesadaran untuk meletakkan dasar-dasar prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, kecermatan, dan kepentingan umum, serta bebas dari konflik kepentingan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sejak lama di berbagai daerah alotnya kesepahaman antara kepala daerah dan DPRD dalam menyetujui RAPBD disebabkan oleh berbagai hal yang terkadang bukan karena faktor-faktor perencanaan anggaran itu sendiri, melainkan bisa karena faktor-faktor lain diantaranya seperti politik partisan untuk Pilkada berikutnya, politik transaksional atau tukar menukar kepentingan, maupun permintaan-permintaan tertentu yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di Pemerintah Provinsi Jambi dan Anggota DPRD Jambi baru-baru ini karena menerima suap guna memperlancar pembahasan dan persetujuan RAPBD menunjukkan bahwa pembahasan dan pemberian persetujuan APBD sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan diluar substansi perencanaan anggaran itu sendiri. Untuk itu pembentuk UU Pemerintahan Daerah telah memberikan solusi apabila setelah berbagai upaya dilakukan sungguh-sungguh namun tidak juga terjadi kesepahaman antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mengesahkan RAPBD karena adanya perbedaan pandangan yang mungkin terjadi karena berbagai sebab. Solusi dimaksud ada dalam Pasal 313 UU Pemerintahan Daerah yaitu “Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan”.

Dengan demikian situasi tidak dapat terjadinya kesepahaman bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam pembahasan RAPBD pada dasarnya sudah diantisipasi oleh UU Pemerintahan Daerah. Artinya hukum sangat memahami bahwa tidak boleh terjadi pemaksaan kehendak harus dilakukan persetujuan dalam hal salah satu pihak tidak dapat menerima persyaratan yang diajukan oleh pihak lainnya. Sementara di sisi lain hukum dalam hal ini UU Pemerintahan Daerah juga menjamin tetap tidak berhenti atau terganggunya program pembangunan dan pelayanan publik kepada rakyat akibat peristiwa tidak disetujuinya RAPB menjadi APBD oleh Kepala Daerah dan DPRD. Jaminan yang dimaksud adalah kepala daerah tetap dapat menjalankan APBD yang ditetapkannya sendiri dengan Perkada sepanjang besaran APBD tidak melebihi angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

(Oleh : Dr Bayu Dwi Anggono SH, MH. /Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember)

Inilah Para Kades Peraih Penghargaan Nawacita

Bupati Jember dr Hj Faida MMR, menyerahkan piagam Nawacita Award 2017 kepada Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Panti sebagai juara I di malam anugerah menjelang tutup tahun 2017.

Di malam pergantian tahun 2017 ke 2018 itu, dilakukan dialog interaktif tentang program kerja, dan kilas balik 2017 serta anugerah Nawacita Award dari lembaga Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Unej kerjasama dengan Pemkab Jember. Even penghargaam itu dijuri langsung oleh Kemenkum HAM RI Prof DR Widodo Eka Cahyana Dirjen Perundang undangan, Bupati Faida, Direktur Puskapsi DR  Bayu Dwi Anggono, Dirut Polije Ir Nanang, serta akademisi Unej Sunarlan

Sebanyak 10 kandidat antara lain kepala desa dan lurah secara bergantian melakukan tanya jawab persoal krusial tentang peningkatan kapasitas wilayah terutama hak dasar pelayanan publik yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kesepuluh kepala desa dan lurah tersebut antara lain : Lurah Patrang M Farid, Lurah Antirogo Jaka Permana, Kades Tanggul Kulon Arifin W, Kades Umbulrejo Suhari, Kades Badean Purwanto, Kades Sidodadi Suprapto, Kades Sidomukti Sunardi, Kades Dukuh Dempok Miftahul Munir, Kades Karanganyar Sunaryo dan Kades Kemiri Suryono. Selanjutnya setelah sesi tanya jawab, akhirnya rangking pertama peraih penghargaan yakni Kades Kemiri, kedua Kades Dukuh Dempok dan Ketiga Lurah Antirogo.

Acara diawali kilas balik realisasi program 22 janji kerja Bupati Jember dr Hj Faida – KH Muqit selama dua tahun dengan video berdurasi 9 menitan.

Lalu dilanjut paparan dan pengujian paparan program kerja Kades yang sinergi dengan Nawacita dan 22 Janji Kerja Bupati- Wabup Jember.

Diteruskan penilaian dan penganugerahan Nawa Cita Award kepada sejumlah Kepala Desa kreatif dan nyata dalam bekerja membangun desa dan kelurahannya.

Hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perundang – undangan Kemenkum HAM RI, Prof Dr Widodo Eka Cahyana, untuk melakukan penilaian dari paparan dan presentasi dari sejumlah Kades terpilih.

Untuk mengisi luang waktu di sela interaktif itu diisi sanggar seni musik Kelompok Sanggar Bermain (KSB) Balada pimpinan Gus O’onk, Mumbulsari, dan Kentrung Jos – seni khas Jember dengan cerita Balada Sangkuriang.

Sebelum acara dimulai, Bupati Jember dr Hj Faida yang ditemani suaminya, drg H Abd Rochim, meluncurkan video berdurasi 9 menit yang berisi rekaman realisasi 22 program Bupati Wabup – Faida Muqit.

Dalam video itu terungkap kerja nyata Bupati – Wabup selama dua tahun memerintah di Kabupaten Jember dengan berbagai dinamika sampai RAPBD 2018 deadlock di pembahasan KUA PPAS 2018.

Faida, dalam videonya menjelaskan ada 16 point dari 22 janji kerja yang disampaikan semasa kampanye. Kata Faida, program kerja itu bukan sekadar program pembangunan fisik karena sejatinya juga membangun sumberdaya manusia (SDM).

“Membangun Jember adalah sejatinya membangun SDM. Sulitnya merubah mindset dalam mengikis budaya pungutan dan korupsi di setiap daerah di Indonesia juga terjadi di Jember. Kita yakin bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali yang melakukan perubahan ke arah lebih baik,” tutur Bupati Faida.

Di menit ke – 43 dari pukul 23.00 WIB itu baik relawan, banteng soduk, LSM, wartawan, para Kades, seniman, dan organisasi masyarakat lain masih menunggu hasil keputusan penilaian dari dewan Juri dipimpin Prof DR Widodo Eka Cahyana, itu masih menyaksikan drama tari Kentrung Jos, pimpinan DR Ilham Zoebasary dari Unej dengan tema ” Cinta Sangkuriang”.

Tepat di pukul 00.00 WIB pergantian tahun 31 Desember 2017 menuju 1 Januari 2018 dirayakan dengan penyulutan kembang api, dan penutupan Nawa Cita Award 2017 dalam acara “Kilas balik 2017, Selamat datang 2018, Jalan Trisakti Bung Karno dan Nawacita menuju Jember yang amanah dan Pro Dhuafa”.

0FansSuka
0PengikutMengikuti
14,700PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Recent Posts

Block title