Juni 4, 2020, 05:56:56
Beranda blog Halaman 2

Mengenang Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945

Setiap tanggal 1 Juni kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai peringatan dan hari libur nasional. Hal tersebut dipertegas oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Pada hari itu Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Sukarno memaparkan gagasan mengenai dasar negara..

Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi masih ada proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945.

“Berikut ini kutipan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945”

…Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diatara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan „golongan kebangsaan”. Kesinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Sakssen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang diutara dibatasi pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sri Wijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan persaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri dijaman Sri Wijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia . Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa,
bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain- lain,tetapi k e b a n g s a a n I n d o n e s i a, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.

Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: „Saya tidak mau akan kebangsaan”.

Lim Koen Hian: Bukan begitu. Ada sambungannya lagi.

Soekarno : Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa
Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya „menschheid”,„peri kemanusiaan”. Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa a d a kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. diSurabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran
kepada saya, – katanya: jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, – ialah Dr SunYat Sen! Di dalam tulisannya „San Min Chu I” atau „The Three
People’s Principles”, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh „The Three People”s Principles” itu.

Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, – sampai masuk kelobang kubur. (Anggauta-anggauta Tionghoa bertepuk tangan).

Saudara-saudara. Tetapi …….. tetapi ……….. memang prinsip kebangsaan ini ada BAHAYANYA! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham „Indonesia uber Alles”. Inilah
bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: „Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan „My nationalism is humanity”. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan„Deutschland uber Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, „bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang
saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan „internasionalisme”.

Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman- sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara „semua buat semua”, „satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin syarat terkuat untuk Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam.

Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya,
agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam.Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan- utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar h i d u p di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam,
ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, Hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya diatas bibirsaja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal
itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan.

Dalam perwakilan nanti ada perjoangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjoangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjoangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat!

Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara islam dan saudara-saudara kristen bekerjalah sehebat- hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati- matian, agar suapaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan
perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, – fair play!. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjoangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwa Ta’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam
pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan

Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan, Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip Kesejahteraan , prinsip ketidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara- saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negra-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah
di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan- badan perwakilan rakyat yang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnya Franche
Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie disana itu hanyalah politik demokrasi saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, — tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokrasi sama sekali.

Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures, yang menggambarkan politieke democratie. „Di dalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaures, di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak p o l i t i e k yang sama, tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?” Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi: „Wakil kaum buruh yang mempunyai hak p o l i t i e k itu, di dalam Parlement dapat menjatuhkan minister.

Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam paberik, – sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”.

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni p o l i ti e k – e c o m i s c h e democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian,
menciptakan dunia-baru yang di dalamnya a d a keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil.

Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan p o l i t i e k, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan e k o n o m i kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama,saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepada negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie „vooronderstelt erfelijkheid”, – turun-temurun. Saya
seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya meng-hendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu’minin, harus dipilih oleh Rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau
pada suatu hari Ki Bagus Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan automatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan 4 prinsip:

  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme, – atau peri-kemanusiaan.
  3. Mufakat, – atau demukrasi.
  4. Kesejahteraan sosial.

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip K e t u h a n a n ! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada „egoisme-agama”.

Dan hendaknya N e g a r a Indonesia satu N e g a r a yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang be r k e a d a b a n . Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. (Tepuk tangan sebagian hadlirin).

Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama- agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang Berkebudayaan , Ketuanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara- saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula! Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnya kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan!

Saudara-saudara! „Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan d a s a r. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca
Inderia. Apa lagi yang lima bilangannya?

Seorang yang hadir: Pendawa lima.

Soekarno: Pendawapun lima orangya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi – saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah PANCASILA. Sila artinya azas atau d a s a r,
dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.
(Tepuktangan riuh).

Sumber : HarianSejarah.id

Risma Pamit, Simak Ini Pesannya untuk Warga Surabaya

Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpamitan kepada warga Surabaya. Hal itu disampaikan Risma saat Perayaan Hari Jadi ke-727 Kota Surabaya, di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5).

“Ini mungkin perayaan Hari Jadi Kota Surabaya yang terakhir bagi saya, karena tahun depan saya harus meninggalkan balai kota. Karena itu saya mohon maaf kalau mungkin ada perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian,” tutur Risma.

Risma mengatakan, sebuah kota atau daerah itu bisa dikatakan berhasil atau tidak, tergantung pada jajaran pemerintahannya. Tidak mungkin kota itu langsung serta merta berhasil tanpa ada upaya dan desain dari pengelola kotanya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk selalu bergerak, berpikir, dan jangan berhenti memajukan pembangunan Kota Surabaya. Sebab, hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan anak cucu warga Surabaya.

Ia berharap anak cucu Surabaya kelak, tidak hanya menjadi penonton di kotanya sendiri. “Saya minta tolong yang ada di Pemkot Surabaya untuk terus bergerak, berpikir dan berpikir terus jangan sampai berhenti. Ayo kita terus majukan kota tercinta ini. Kalau kota ini maju, maka anak cucu kita akan survive di kotanya sendiri,” tutur Risma.

Menurutnya, maju itu bukan hanya kotanya terbebas dari banjir dan indah, tapi maju itu manusianya juga harus diajak untuk seiring dengan pembangunan kotanya. Ia juga mencontohkan ketika awal-awal menjadi Wali Kota Surabaya.

Saat itu, kata Risma, banjir terjadi di mana-mana dan bahkan ia hingga tiga hari tidak tidur untuk menyelesaikan banjir tersebut.

Ada salah satu staf yang mengatakan bahwa banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari luar Kota Surabaya. “Saya ingat betul omongan staf itu. Saya sampaikan kepada dia bahwa Gusti Allah sudah menciptakan Surabaya berada di tepi pantai di ujung Jawa Timur, itu sudah pemberian Tuhan. Dampaknya apa? Ya kita harus selesaikan banjir itu, hingga sekarang sudah tidak ada lagi banjir kiriman itu. Jadi artinya, kita bisa merubah itu,” ujar Risma.

Pada kesempatan itu, Risma berkali-kali mengajak warga terus bergerak dan melangkah memajukan Kota Surabaya.

Apabila berhasil membantu atau menolong orang, dan orang tersebut berhasil membantu banyak orang, maka ada kenangan yang bisa ditinggalkan.

“Ayo setiap individu harus bergerak untuk memajukan Surabaya, karena kita harus berjuang demi anak-anak kita semua,” ujar Risma.

Lonjakan Drastis 8 Positif Covid, Satu Diantaranya Balita

Jember – Kabupaten Jember hari ini mengalami lonjakan terkonfirmasi positif terkena virus corona atau covid19 cukup drastis. Angkanya yakni ada penambahan 8 warga, dan satu diantaranya adalah balita.

Bayi itu adalah balita umur 1,5 tahun. Hal ini disampaikan Bupati Jember dr Faida MMR.
Dijelaskan, balita positif corona tersebut masuk dalam kasus terkonfirmasi positif corona ke-35 asal Dusun Krajan, Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe.

Terkait kronologis dan riwayat, Bupati Faida menjelaskan, status awal OTG (Kontak kasus 22). “Balita ini anak dari kasus positif positif corona ke-34 dan kontak erat kasus -22,” terang Bupati Faida.

Dijelaskan, pada tanggal 20 Mei 2020 dilakukan Rapid tes hasil Reaktif dan tanggal 22 Mei 2020 menjalani Isolasi selanjutnya dilakukan swab hingga akhirnya pada tanggal 31 Mei 2020 dinyatakan Positif Covid 19.

Ke-8 warga yang terkonfirmasi positif covid sebelumnya merupakan warga berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) ;

Kasus ke :

  1. Cumedak, Sumberjambe
  2. Cumedak, Sumberjambe
  3. Subo, Pakusari
  4. Tegalgede, Sumbersari
  5. Jombang, Jombang
  6. Jombang, Jombang
  7. Mangli, Kaliwates
  8. Lojejer, Wuluhan

Dirawat di Rs Gresik, Kasus Covid-34 Tak Dimasukkan Data Jember

JEMBER – Bila melihat release Dinas Kesehatan terkait penyebaran virus Corona di Kabupaten Jember update tanggal 30 Mei 2020, ada perbedaan jumlah pasien positif. Awalnya, Dinas Kesehatan Pemprov Jatim merelease jumlah pasien positif corona di Jember sebanyak 34 pasien.

Namun setelah dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan Pemprov Jatim, tambahan kasus positif covid-19 untuk kasus ke-34, tidak jadi dimasukkan data Jember. Pasien tersebut adalah D, laki-laki umur 30 tahun, warga Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon, KecamatanTanggul.

Dinas kominfo Pemkab Jember selaku juru bicara gugus tugas Covid-19 menjelaskan, terkait pasien D, sudah diklarifikasi ke Dinkes Pemprov Jatim. “Kasus positif corona ke- 34 ternyata tidak tertular di Jember dan saat inkubasi tidak berada di Jember,” ujarnya. Sehingga diputuskan pasien positif corona kasus ke-34, tidak jadi ditambahkan ke Jember. Sehingga, jumlah total pasien positif corona di Kabupaten Jember tetap sebanyak 33 pasien, ini merupakan kasus ke-4 yang ditolak oleh Pemkab Jember.

Diketahui, istri pasien ternyata bekerja di RS di Jember. Gatot menambahkan, didapat keterangan dari istri pasien, awalnya, suaminya masuk RS di Gresik tanggal 21 Mei 2020 dengan status ODP. Riwayat perjalanan sempat pulang ke Jember terakhir tanggal 16 – 18 Maret 2020 dan setelah tanggal tersebut istri pasien tidak pernah ke surabaya dan pada tanggal 30 Mei 2020, pasien dinyatakan positif covid 19. “Saat ini, pasien dirawat di RS Petrokimia Gresik,” paparnya.

Sekjen PDIP : Khofifah Mestinya Hindari Ego Kepemimpinan

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dua mobil PCR dari BNPB yang dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Hasto mempertanyakan dasar Pemerintah Provinsi Jatim mengalihkan bantuan dua mobil PCR tersebut.

“Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” kata Hasto, Sabtu (30/5/2020).

Dia berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.

Pasalnya, kata Hasto, Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Jatim. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ada di Surabaya.

Hasto juga minta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan.

“PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan,” ucap Hasto.

Dia pun mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan musyawarah dalam penanganan Covid-19. Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas.

“Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Risma menjadwalkan tes Covid-19 bagi sejumlah warga di Surabaya pada Jumat (29/5/2020). Namun, jadwal tes Covid-19 itu batal lantaran dua mobil laboratorium PCR dari BNPB yang diprioritaskan untuk Kota Surabaya, dialihkan ke daerah lain.

Oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, mobil PCR itu dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan sehingga batal beroperasi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.

Cegah Banjir, Aksi TJL Tambal Lubang Jalan Hingga Beresi Sumbatan Drainase

Jember – Meski di tengah pandemi virus korona atau Covid-19, Tim Jalan Lubang (TJL) sebagai tim reaksi cepat di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga terus melaksanakan tugas.

Tim yang dibentuk Bupati Jember, dr. Faida, MMR., sebagai tim yang bertugas merespon laporan warga itu bekerja mulai dari memperbaiki jalan, membersihkan saluran air, hingga memotong pohon tumbang.

“Tim siang ini menambal lubang di Jalan Mastrip, Jalan KH Shiddiq, dan di Jalan HOS Cokroaminoto,” terang Gatot Triyono, Sabtu, 30 Mei 2020.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ini mengatakan, penambalan jalan dikerjakan oleh tim 6 yang berada dalam Tim Jalan Lubang (TJL). Di Jalan KH Shiddiq, tim menambal 9 titik lubang.

Sedang di Jalan HOS Cokroaminoto, tim menambal dua lubang. “Tim berencana akan kembali melanjutkan penambalan pada Selasa, 02 Juni, pekan depan,” imbuh Gatot.

Tidak hanya menambal lubang jalan. Tim yang berada di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga juga melakukan pembersihan saluran air.

Seperti dilakukan di Jalan Trunojoyo. Tampak tim 2 dan 3 mengeluarkan walet dari saluran air di bawah trotoar. Mereka juga membersihkan sampah yang menyumbat saluran di pinggir jalan.

Pembersihan itu berhasil mengangkut walet dan batu sebanyak satu mobil pikap. Juga satu pikap sampah yang banyak popok bayi dan plastik. Semua sampah kemudian dibuang di TPS Jalan Imam Bonjol.

“Saat pembersihan, tim menemukan adanya saluran yang ambrol sepanjang tiga meter,” terangnya. Melihat sampah popok yang ditemukan tim, Gatot menilai masyarakat kurang tertib dalam membuang sampah.

Di tempat lain, ada tim 4 yang melakukan pemotongan pohon mati di ruas Jalan Kaliwining – Jubung. Tim kemudian melanjutkan pekerjaan memotong pohon tumbang yang berada di ruas Jalan Balung – Dam Karuk Kecamatan Balung.

Bupati Terbitkan Surat, Siswa Masuk Sekolah Pada 13 Juli

Jember – Menyusul wabah virus corona yang masih mengkhawatirkan, Pemkab Jember melalui Bupati Jember dr. Faida MMR kembali memperpanjang kegiatan pembelajaran di rumah untuk peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

Surat Edaran (SE) tersebut sudah terbit tertanggal 29 Mei 2020 dengan Nomor 420/402/310/2020. Isinya kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19.

Pada surat itu, Bupati Faida menyampaikan, sebelumnya masa pembelajaran di rumah sampai 2 Juni 2020. Namun, kembali diperpanjang sampai 20 Juni 2020.

Meski batasnya sampai 20 Juni, Bupati Faida meminta agar peserta didik menyelesaikan ujian akhir semester. Sementara guru dan tenaga kependidikan mempersiapkan penilaian akhir, pengisian nilai rapot dan ijazah sebagai SE bupati Nomor 420/686/310/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Selanjutnya, masa libur sekolah semester mulai 22 Juni hingga 11 Juli 2020 dan masuk kembali mengawali tahun ajaran baru 2000/2021 yakni pada tanggal 13 Juli 2020.

Selengkapnya lihat foto.

Sempat Alami “Lockdown”, Kini Perum Mastrip Jadi Kampung Tangguh Lawan Covid

Jember – Bupati Jember dr. Faida MMR bersama Forpimda Jember, tinjau dan meresmikan Kampung Tangguh Semeru yang berada di Perumahan Mastrip RW 18 sampai 21, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Sabtu (30/5). Dua pekan lalu, Perum Mastrip sempat “dilock down” oleh warga setempat menyusul ada seorang warganya terpapar positif covid19 dan dirujuk ke RSD dr Soebandi Jember.

“Atas dasar semangat dan kesadaran warga Perumahan Mastrip serta para Ketua RW/RT bisa tercipta Kampung Tanggu Semeru ini,” ujar Bupati Jember, dr. Faida, MMR., saat meninjau meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Perumahan Mastrip, Kelurahan Sumbersari. Kampung Tangguh Covid 19 Dibentuk di 7 Zona Merah. Tujuh zona merah itu di Kecamatan Patrang, Kaliwates, Sumbersari, Jombang, Ajung, Puger, dan Ledokombo.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jember mengapresiasi kampung tangguh, dan berharap bisa menjadi contoh bagi kampung lainnya. Gotong royong adalah kunci sukses kita bersama dan bangsa Indonesia. Perum Mastrip yang merupakan lingkungan kampus dan banyak mahasiswa Unek ngekos, maka menjadi kewaspadaan tersendiri agar terhindar covid.

“Mereka juga mengatu para pedagang kebutuhan pokok keliling, dan beberapa yang bertugas melayani kebutuhan rumah tangga warga, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke pasar,” tuturnya.

Bupati juga mengatakan, Kampung Tangguh Semeru yang ada di Perumahan Mastrip ini telah membuat portal untuk pemeriksaan bagi pengunjung yang masuk wilayah Perumahan Mastrip. “Disini juga terdapat lumbung pangan yang cukup bagi warga yang memerlukan isolasi mandiri,” ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono saat meninjau Kampung Tangguh di Perumahan Mastrip menyampaikan, pihaknya datang untuk meninjau bersama Ibu Bupati, Dandim 0824 Jember serta Kasbrig untuk mengecek kesiapan posko Kampung Tangguh Semeru yang berada di Perumahan Mastrip RW 18 s/d 21 di Kelurahan Sumbersari.

“Saat ini kami bersama Forkompinda mengecek Posko Kampung Tangguh Semeru, ternyata di sini sudah siap dengan fasilitasnya, dan pengamanan di sini sangat bagus sekali, karena jalur keluar masuknya hanya ada satu jalur,” pungkasnya.

Disaat Ada Covid, Jember Mengalami Deflasi, di Banyuwangi Justru Inflasi

Jember – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, terdapat 4 kota yang alami inflasi dan 4 kota yang alami deflasi selama bulan April 2020.

Inflasi tertinggi diduduki Banyuwangi sebesar 0,24 persen. Disusul Sumenep sebesar 0,15 persen, Kediri sebesar 0,08 persen, dan Probolinggo sebesar 0,05 persen.

Sementara itu, deflasi tertinggi diduduki Madiun sebesar 0,19 persen, Surabaya sebesar 0,16 persen, Jember sebesar 0,13 persen dan Malang sebesar 0,12 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Hestu Wibowo menyebut penyumbang deflasi terbesar bagi Kabupaten Jember ialah daging ayam ras, tarif angkutan udara, cabai merah, bawang putih dan telur ayam ras.

“Penyebabnya sementara karena adanya penurunan permintaan masyarakat. Ini adalah pengaruh pembatasan sosial Covid-19 dan kondisi hari raya yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelas Hestu Wibowo kepada media.

Sementara itu, Kepala Seksi Statistik BPS Jember Candra Birawa menyebut, pada bulan April lalu, juga terjadi penurunan harga padi kering panen dari kisaran Rp 4.500 – Rp 5.000 per Kg menjadi Rp 3.800 – Rp 4.100 per Kg.

Penurunan harga gabah itu seiring terjadinya panen raya padi di Kabupaten Jember.

“Akibat kebijakan penanganan Covid-19 ini, daya beli masyarakat kita yang menurun karena pendapatan menurun, sehingga terjadi perubahan pola konsumsi di banding sebelumnya,” kata Candra.

Data ketersedian dan kebutuhan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Jember, pada minggu ke tiga bulan Mei 2020, dari 12 komoditas, 7 di antaranya alami surplus, sisanya defisit.

7 komoditas yang alami surplus tersebut di antaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras dan minyak goreng.

Sedangkan 5 komoditas yang alami defisit ialah gula pasir, cabe rawit, cabe besar, bawang putih dan bawang merah.

SDN Klompangan 02 Ajung Ambruk. Tahun Ini Rehab 320 Bangunan Ruang SDN

Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akan membangun sebanyak 320 ruang di 294 lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Jember.

Rehab itu akan menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020 senilai Rp. 34.971.121.000.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Dr. Edy Budi Susilo, M.Si., menjelaskan, bangunan ruang yang akan direhab itu telah masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Kabupaten Jember.

“Data itu ada di Dapodik yang dilaporkan pada tahun 2019, dan direncanakan eksekusinya pada tahun 2020 ini,” ungkap Edy melalui sambungan telepon.

Jika tidak ada halangan yang berarti, eksekusi anggaran DAK itu dilakukan pada bulan depan.

Rehab bangunan ruang melalui DAK itu, kata Edy, diharapkan bisa mengurangi jumlah ruang yang rusak berat maupun sedang. Serta bisa mengganti bangunan yang usianya sudah lama.

Salah satu lembaga yang mendapatkan program rehabilitasi bangunan ruang adalah SDN Klompangan 02 Ajung, yang oleh warga dilaporkan salah satu ruangnya telah roboh.

Sekolahan dengan bangunan lama ini melaporkan melalui Dapodik adanya satu ruang yang rusak berat dan sebelas ruang mengalami rusak sedang.

Data di Dapodik, kata Edy, akan dikroscek dengan kondisi di lapangan. Sebab, di DAK menyebutkan SDN Klompangan 02 Ajung ini mendapatkan kuota tiga ruang yang akan direhab berat.

Sementara laporan warga menyebut bangunan yang roboh adalah satu ruang guru, yang tidak dilaporkan mengalami rusak berat.

Karena itu, Edy memastikan akan merobohkan satu bangunan yang dilaporkan dalam Dapodik rusak berat apabila membahayakan. “Agar saat kegiatan berlajar mengajar ke depan, anak-anak sudah aman,” ungkapnya.

Terkait peristiwa bangunan ruang guru yang roboh, Edy menyayangkan tidak segera mendapatkan laporan dari kepala sekolah.

Bukan hanya pihaknya yang berada di pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan yang tidak mendapatkan laporan.

Pengawas SD di sekolah itu juga tidak segera mendapat laporan peristiwa yang terjadi pada Rabu, 20 Mei 2020, pukul 08.30 itu.

“Kepala sekolah memang tidak melaporkan ke pengawas, camat, maupun ke Diknas,” jlentrehnya. Edy mengaku baru mendapatkan laporan dari warga pada Kamis, 28 Mei 2020, sekira pukul 19.00.

Begitu mendapatkan laporan, segera ia menghubungi pengawas sekolah untuk mengecek laporan itu. “Ini murni kepala sekolah yang tidak melapor,” tandasnya.

Karena itu, kepala sekolah bersangkutan akan dimintai keterangan. Pemanggilan itu juga terkait dengan rencana rehab tiga ruang melalui DAK.

“Kita bisa mendesain ulang rencana rehab. Kami upayakan bagaimana juga bisa untuk membangun bangunan ruang yang roboh itu. Apalagi anggaran DAK sangat memungkinkan untuk itu,” pungkasnya.

0FansSuka
0PengikutMengikuti
14,700PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Recent Posts

Block title