Januari 28, 2021, 08:43:08
Beranda blog Halaman 3

Dianggap Tak Bantu Suara Dalam Pilkada, Faida Pecati Sopir Ambulan

JEMBER – Meski pemilihan kepala daerah di Jember telah usai, namun bagi mantan calon bupati incumbent Faida masih menyisakan masalah, bahkan nampak dendam.

Itu terjadi ketika puluhan sopir ambulan desa yang dianggap tidak membantu perolehan suara bagi Faida, imbasnya pemecatan terhadap sopir ambulan secara sepihak.

Menurut penuturan Mohamad Sururi, sopir ambulan di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, dia mengetahui dirinya diganti oleh orang lain beberapa waktu lalu. Saat itu, ia melihat ada daftar hadir kegiatan pembekalan sopir ambulan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan.

“Dalam daftar hadir sudah tidak ada nama saya, ada 5 sopir ambudes yang di Kecamatan Kencong diganti termasuk saya,” ujar Sururi.

Sururi mengaku memang fokus bekerja secara maksimal mengantarkan pasien ke rumah sakit daripada harus mencari suara untuk kegiatan politik cabup Faida.

Dia juga mengatakan, pernah diundang dalam sebuah pertemuan di Desa Keting, yang dihadiri langsung oleh anak laki-laki dari Faida bernama Akmal untuk membantu suara.

Dia juga ikut pada pertemuan lanjutan yang berlokasi di Dira Park Kencong, pusat perbelanjaan milik Ponimin, Ketua Tim Sukses pasangan cabup cawabup Faida- Vian. “Teman-teman yang diganti tidak mendukung Faida, karena kalau semua dikawal seperti mengantar pasien sekaligus mencari suara, ya kami enggak mampu,” ungkapnya.

Sururi dan juga sejumlah sopir ambulan desa lainnya tetap teguh sebagai sopir ambulan yang baik dan tidak berpolitik. Namun nahas, mereka tidak menyangka jika dedikasi mereka sebagai sopir ambulan justru membuatnya kehilangan pekerjaan yang menjadi periuk bagi keluarganya. Sopir ambulan desa hanya digaji Rp 1,5 juta per bulan.

“Kami tidak terima, karena tanpa ada pemberitahuan dan penjelasan apapun tentang sejauh mana penilaian-penilaian terhadap kinerja sebagai sopir ambulan,” tandasnya.

Keluhan sopir ambulan Sururi dan sopir ambulan desa ini didengar aspirasinya oleh DPRD Jember. DPRD Jember mengecam tindakan Bupati Faida dan Kepala Dinas Kesehatan yang hingga kini bungkam tidak memberikan keterangan perihal pemecatan sekitar 28 sopir ambulan desa tersebut. “Kami kecewa dengan sikap Bupati Faida yang tidak etis itu, sudah kalah tapi tega memecat sopir ambulan desa hanya karena tidak memberikan suara saat Pilkada,” tegas Anggota Komisi DPRD Jember, Faisol.

Dia menambahkan, Bupati Faida mestinya menyadari kekalahannya dan tetaplah berbuat baik hingga mengakhiri kinerjanya sebagai bupati Jember pertengahan Februari nanti. “Kami heran juga, jabatan sebagai bupati mau berakhir kok masih saja berbuat sewenang-wenang sama sopir ambulan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang viral di media sosial, daftar nama sopir ambulan yang telah diberhentikan antara lain ; Mohamad Sururi, Rudi Iswanto, Abdul Latif, Novan, Mulyadi, Choirul, Agus, Eksan, Ayis, Satrali, Lukman, Suwartono, Ilham, Selamet, Yoyok, Somad, Suyanto, Samsul, Rofiq, Agus, Hendri, Surya, Abdulah, Suani, Lutfi, Eldys, Muhamad, Suryadi. Hingga saat ini Bupati Faida dan Kepala Dinas Kesehatan Jember masih tutup mulut pada media. (Dul/Kom).

Pupuk Indonesia Persiapkan 1.25 Juta Ton Pupuk untuk Musim Tanam

JAKARTA – Memasuki musim tanam awal tahun 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk subsidi dan non subsidi untuk dapat memenuhi permintaan petani. Secara nasional, stok pupuk subsidi yang disiapkan mencapai 1.25 juta ton, yang terdiri dari 648.853 ton urea, 299.260 ton NPK, 95.514 ton SP 36, 118.620 ton ZA serta 92.157 ton pupuk organik. Adapun stok pupuk non subsidi yang tersedia sekitar 800 ribu ton.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal saat rilis media mengatakan bahwa total stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan 4 minggu ke depan, dan jumlahnya dua kali lipat dari ketentuan Pemerintah mengenai batasan stok pupuk bersubsidi. Dari total stok tersebut, daerah dengan jumlah stok terbanyak adalah Jawa Barat sebesar 123.269 ton, Jawa Timur 290.642 ton dan Sulawesi Selatan sebesar 79.812 ton. Stok tersebut siap disalurkan kepada petani terdaftar dalam e-RDKK setelah terbitnya SK dari Pemerintah Daerah setempat.

Pasalnya, SK ini merupakan salah satu persyaratan utama agar gudang-gudang dapat mulai mendistribusikan barangnya ke distributor dan kios. “Stok tersebut sudah tersedia sampai di Gudang lini 3 dan 4 dan siap digelontorkan kepada masyarakat setelah terbitnya SK kepala daerah propinsi dan kabupaten,” jelas Gusrizal, Jumat (8/1/2021). Jumlah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2021 sendiri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi total sebesar 9.041.475 ton pupuk ditambah 1.500.000 liter pupuk organik cair.

Adapun rincian alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2021 adalah 4.166.669 ton urea, 640.812 ton SP36, 784.144 ton ZA, 2.662.000 ton NPK, 770.850 ton organic dan 17.000 ton NPK formula khusus. Alokasi tersebut yang menjadi dasar Pupuk Indonesia Grup untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke daerah-daerah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pemerintah. Untuk catatan, sebagai BUMN yang mendapat tugas menyalurkan pupuk, Pupuk Indonesia hanya bisa mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan tersebut.

Gusrizal menekankan bahwa agar penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi petani. Sesuai dengan Permentan No. 49 tahun 2021, petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi adalah mereka yang bergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-RDKK dan untuk wilayah tertentu, sudah memiliki Kartu Tani dan pembelian harus dilakukan di kios-kios resmi. “Tanpa persyaratan tersebut, maka petani tidak dapat dilayani untuk pembelian pupuk bersubsidi. Namun sebagai alternatif, kami menyiapkan pupuk non subsidi,” kata Gusrizal.

Guna menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung, diantaranya adalah menerapkan system Distribution Planning & Control System (DPCS) untuk memonitor pergerakan transport pupuk secara real time dan menjaga stok di Gudang-gudang sampai level kabupaten tetap terjaga sesuai ketentuan Pemerintah. Selain itu, dalam menjalankan tugas penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia Grup didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni, seperti 650 unit gudang berkapasitas total 3.5 juta ton, 6.151 armada truk dan 12 unit armada kapal untuk menjamin kelancaran distribusi sampai ke seluruh pelosok.
“Kami memohon dukungan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawasi penyaluran pupuk, khususnya pupuk bersubsidi,” tegas Gusrizal. (Sid/mok)

Faida Menghindar Saat Akan Diperiksa Tim Gabungan Kemendagri dan Pemprov

JEMBER – Intansi Inspektorat Pemprov Jatim akhirnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Faida atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan diagendakan Jumat 08 Desember 2021, namun Bupati Faida ngeles tidak bisa hadir dengan alasan yang terkesan dibuat-buat.

Dalam surat Inspektorat Pemprov Jatim menyebutkan, alasan pemeriksaan yakni sehubungan dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 800/336/35.09.414/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Laporan Adanya Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, pemeriksaan terhadap Bupati Faida juga terkait dengan Mosi Tidak Percaya dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Terbuka dari masyarakat Jember tanggal 1 Januari 2021 perihal Permohonan Sanksi terhadap Pelanggaran Undang-Undang oleh Bupati Faida.

“Dimohon dengan hormat agar Saudara (dr. FAIDA ) Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan keterangan dalam bentuk Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Gabungan Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tempat Ruang Rapat Brawijaya Kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Surabaya,” tulis surat tersebut yang ditandangani Kepala Inspektorat Pemprov Jatim Helmi Perdana.

Sementara Bupati Faida membalas surat dengan menyampaikan berbagai alasan agar nampak berhalangan menghadiri pemeriksaan tersebut.

Ada empat alasan yang disampaikan Bupati Faida yakni, pertama karena kesibukan kegiatan, kedua butuh persiapan, ketiga masih pengumpulan data dan waktu, keempat alasan minta pemeriksaan melalui video conference.

“Pemeriksaan dalam situasi pandemi bisa dilakukan melalui media elektronik (videoconfrence) atau pun pemeriksaan dengan pertanyaan tertulis yang dikirim melalui email resmi kepada Bupati Jember,” demikian alasan yang disampaikan Bupati Faida dalam surat tertulisnya. (Dul/Kom).

Tiga Warga Semboro Meninggal di Tempat, Akibat Laka di Jalur Nasional Jember – Lumajang

JEMBER – Jalur lalu lintas Nasional Jember – Lumajang kembali menelan korban, kali ini kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Rowotengah tepatnya di Dusun Tayeng pada, Jum’at 08 Desember 2020 pagi.

Menurut Kapolsek Sumberbaru AKP Subagiyo laka lantas terjadi sekira pukul 06.45 wib, melibatkan sepeda motor Honda Vario dan Truk Tangki.

“3 pengendara motor meninggal ditempat,” tuturnya.

Ia juga mengatakan dari keterangan saksi mata di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sepeda motor dengan Nopol No. Pol : P-6551-LY, yang dikemudikan oleh Hermanto (55) warga Dusun Semboro Pasar Desa Semboro Kecamatan Semboro melaju dari arah Timur ke Barat, saat itu berboncengan dengan anak dan cucunya.

“Kronologisnya sesampainya di TKP korban terkena jalan berlubang, sontak motor yang dikendarai korban terjatuh ke kanan menghantam mobil Mithsubisi barang tronton yang datang dari arah berlawanan dengan No. pol. : N-8988-US berkecepatan sedang yang dikemudikan oleh M. Anas warga Pasuruan, kecelakaan pun tak terhindarkan,” ungkapnya.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan Hermanto dan anaknya bernama Luluk Sriwati, (24) alamat Dsn. Semboro Pasar, Desa Semboro serta cucunya Analu Badius Sulandari, (3) meninggal ditempat dengan luka pada kepala.

“Korban kami bawa ke UPT PKM Tanggul, sedangkan barang bukti yang kami amankan 1 unit motor dan 1 unit mobil tangki. Saat ini Unit Laka Polres Jember masih mendalami penyebab kecelakaan tersebut,” pungkasnya. (Ji/Min).

Masalah Tanah Kas Desa, Mantan Kades Mayangan Akan Perjuangkan Warganya

JEMBER – Permasalah Demi Permasalahan Tanah Kas Desa,(TKD) Di Desa Mayangan,Kecamatan Gumukmas, Jember semakin membuat mantan kepala Desa yang baru Purna Tugas dibuat nelangsa tak berujung.

Pasalnya setelah ditinggal Purna Tugas beberapa warga sempat dibuat binggung akan permasalahan Tanah Kas Desa Yang dinilai semakin memberatkan pihak penyewa, yang notabene dinilai harganya semakin mencekik dan diduga ada permainan yang kurang sehat ditubuh pemerintahan desa mayangan yang di Pimpin oleh kades Pejabat Sementara,(PJ) dari kecamatan.

Curhatan Warga semakin meruncing tak kala pada beberapa waktu lalu ada lelang Terbuka masalah Tanah Kas Desa yang digelar Kepala Desa PJ dan dimenangkan oleh seseorang warga setempat berinisial R-H-M.

Pasalnya sebelum ada lelang terbuka tersebut mantan kepala Desa Sebelum Purna Tugas juga melakukan Lelang namun dengan cara Appraisal atau penunjukan dan itu sudah ada 9 Penyewa lahan yang berhak mengelola.

Namun seiring waktu tidak lama hal itu tiba tiba membuat PJ Kades yang baru bertugas mengambil sikap dengan cara lelang terbuka dan hal itu dianggap mantan kepala desa Cacat Aturan dan dinilai Ngawur karena Pada Saat lelang terbuka dilakukan tidak Diperdeskan.

Dengan polemik yang terjadi itulah pihak beberapa Penyewa yang berhak mengelola dari Lelang mengunakan Appraisal sempat kebingungan dan curhat kepada mantan kepala desa mayangan Sulima.

“Kami curhat mas,karena ini penting bagi kami.karena saya percaya Kades Sulima tidak akan membuat warga nya menderita.karena Tanah kas Desa tersebut sudah jelas aturanya dikelola oleh kami dengan penunjukan dan kami juga sudah membayar ke Rekening desa dengan nilai Bervariatif,” Ungkap Saipul, Kamis 7 Desember 2021.

Hal senada juga diungkapkan oleh penyewa lain bernama Busono dirinya juga Curhat kepada Mantan Kepala Desa, Jika dirinya merasa keberatan terhadap lelang kedua yang dilakukan oleh PJ Kades karena ada dugaan ada permainan, yang mana lelang tersebut akan dimenangkan oleh saudara RHM. Sehingga dirinya bersama masyarakat lainnya harus patuh akan peraturan yanh ada.

“Saya jujur dan curhat mas karena lelang kedua yang digelar PJ kepala desa itu, membuat saya keberatan juga dan anehnya hal ini seperti Drama karena lelang yang dilakukan dan dimenangkan oleh Saudari Rohim, akhirnya membuat kami harus manut aturan Rohim dengan nilai yang di Bandrol seenaknya sendiri karena kami sudah memang kami sudah terlanjur menanam dan bisa tidak bisa pasti kami harus manut aturan pemenang lelang kedua yang digelar Kepala Desa PJ, maka dari itu saya Pribadi meminta tolong kepada mantan kepala desa untuk memberikan solusi terbaik demi masa depan petani semangka seperti kami,” Ujarnya.

Sulima mantan Kepala Desa Mayangan Saat Di Konfirmasi permasalahan Tanah kas desa serta curhatan warga mengatakan dengan tegas, jika dirinya tak tinggal diam, melihat masyarakatnya menderita. Sehingga dirinya patut memperjuangkannya.

“Warga saya menderita. ya, saya perjuangkan bagaimanpun caranya karena memang saya pikir apa yang dilakukan PJ Kepala Desa Mayangan yang baru menduduki posisi saya karena purna tugas tersebut berbau Trik dan Intrik yang membuat warga Merugi dan memberatkan,” Tegasnya.

Tak Hanya itu, sulima juga mengungkapkan, apa yang masyarakat keluhkan, akan ia sampaikan kepada ke kecamatan, Hingga ke pemkab jember nantinya.

“Saya akan sampaikan semua uneg uneg warga ke pihak kecamatan dan muara Akhir akan saya tempuh ke Pemerintah Kabupaten agar permasalahan Tanah kas Desa ini ada titik temu yaitu pemerintahan desa berjalan dengan semestinya dan rakyat tidak merasa dirugikan ketika mengelola tanah kas desa dibuat usaha,” Pungkasnya.(Kit/Min)

Jelang Lengser Dari Jabatannya, Faida Dan RSBS Dilaporkan Ke Kejaksaan

JEMBER – Menjelang lengser jabatan sebulan lagi, Bupati Jember Faida dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jember oleh pegiat anti korupsi Jember, Agus Mashudi.

Agus menjelaskan, pelaporan ke Kejaksaan Negeri Jember dilakukan setelah cukup bukti permulaan pasca sidang gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jember yangtahun 2019 lalu. Dalam gugatan tersebut majelis hakim memberi keputusan NO (Niet Ontvankeliejke Verklaard) atau tidak bisa dilanjutkan karena kurang pihak.
“Dalam laporan ini, kami mennduga adanya dugaan tindakan penyalahgunaan dan penggelapan APBD yang dilakukan oleh Bupati Faida bersama Ketua Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat yang tidak lain Abdul Rochim suami Faida. APBD yang diduga digelapkan sebesar Rp 570 juta rupiah,” terang Agus, Kamis (7/1/2021).

Agus menjelaskan, pemberian bantuan itu menurutnya melanggar aturan perundang-undangan yakni diantaranya PP nomor 58 tahun 2005, Permendagri nomor 13 tahun 2006 diperbaharui Permendagri nomor 21 tahun 2011.

Sebelum dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jember, Agus sempat melaporkan kasus tersebut saat hak angket DPRD yang akhirnya berakhir pada hak menyatakan pendapat (HMP). “Pada angket kita sampaikan tetapi sebagai warga negara saya juga berhak secara konstitusi melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, meski dalam gugatan sidang perdata sempat diputus NO namun menurut Agus gugatan yang pernah dilakukannya untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.
Dia berharap Kejaksaan segera menindak lanjuti laporannya demi rasa keadilan di masyarakat.

Sekedar diketahui, adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme bermula adanya proposal permohonan bantuan hibah operasi gratis yang dikirimkan pihak Yayasan Bina Sehat kepada Pemkab Jember. Hibah tersebut kemudian dicairkan dari Bantuan Opersional atau BOP Bupati dan Wakil bupati. Proses pencairan dan pelaporan hibah tersebut yang kemudian diduga terjadi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara Bupati Faida dan pihak Rumah Sakit Bina Sehat Jember masih tutup mulut atas kasus tersebut. (Dul/Mok).

Kasus Pasar Manggisan, Kejari Jember Kembali Tetapkan 2 Tersangka

JEMBER – Kejaksaan negeri Jember kembali menetapkan dua tersangka terkait dengan kasus korupsi Pasar Manggisan Tanggul, ternyata tidak hanya berhenti di 3 tersangka, Meski kasus korupsi pasar Manggisan Tanggul sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Penetapan ini dilakukan setelah kejaksaan melakukan gelar perkara serta dikuatkan dengan putusan pengadilan tipikor Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut Kasi Pidsus Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono, setelah kembali memeriksa sejumlah saksi, Rabu 06 Desember 2021 Kemarin.

Setelah Kejari Jember melakukan gelar perkara, dengan kesimpulan pada, Kamis, 07 Desember 2021. Kejari pun menetapkan tambahan 2 tersangka. Yakni Agus Salim selaku direktur PT. Dita Putri Waranawa, serta Hadi Sakti selaku kuasa direktur sebagai tersangka. “Kesimpulan ini juga dikuatkan dengan putusan pengadilan beberapa waktu lalu,” terang Setyo.

Setyo mengaku sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup, untuk menetapkan Agus Salim dan Hadi Sakti sebagai tersangka. Meski demikian Setyo masih enggan menjelaskan secara rinci alat bukti tersebut. Kedua tersangka baru ini akan dijerat pasal 2 dan 3 Junto pasal 55 ayat 1 Undang-undang Tipikor.

Meski sudah menetapkan keduanya sebagai tersangka, lanjut Setyo, pihaknya belum bisa melakukan proses hukum lebih lanjut. Sebab keduanya belum hadir di kejaksaan negeri Jember, meski pihaknya sudah melakukan 3 kali panggilan untuk diperiksa sebagai saksi.

“Jika setelah penetapan tersangka ini 3 kali panggilan tidak hadir lagi, maka akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO,” terangnya. (*).

PMI Jember Bersama RSD dr Soebandi Lakukan MoU Terkait Pelayanan Plasma Konvalesen

JEMBER – Guna menyembuhkan penderita Covid-19 dengan kondisi berat, kini ada terapi plasma konvalesen. Kamis 07 Desember 2021.

PMI Kabupaten Jember bersama RSD dr Soebandi Jember menggelar tandatangan kerjasama (Mou) terkait pelayanan plasma konvalesen di RM Lestari, Kaliwates.

“Kerjasama pelayanan plasma konvalesen ini menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang butuh keseriusan penanganan. Untuk itu, kita dan RSD dr Soebandi berkolaborasi untuk memproduksi plasma konvalesen,” ungkap Ketua PMI Kabupaten Jember, H EA Zainal Abidin SH MH dalam sambutannya.

Lanjut Zaenal, kebutuhan plasma konvalesen saat ini sangat besar. “Mengingat manfaat plasma konvalesen cukup baik,” tuturnya.

“Kita berkoordinasi dengan pihak RSD dr Soebandi untuk bisa memenuhi plasma konvalesen di daerah jejaring PMI Jember. Kerjasama ini berkaitan secara teknis terkait dengan SDM dan peralatan produksi plasma konvalesen,” jelasnya.

Zainal juga mengatakan jika pemenuhan plasma konvalesen sesuai dengan Tupoksi PMI sebagaimana amanat UU No 1 Tahun 2018. “PMI hari turut serta dan aktiv dalam kegiatan kemanusiaan, khususnya pemenuhan kebutuhan darah,” pungkasnya.

Berdasar data terhimpun, terapi plasma konvalesen merupakan salah satu cara ampuh untuk menyembuhkan Covid-19. Adapun plasma konvalesen berasal dari plasma sel darah dari mantan penderita Covid-19 yang sudah sembuh.

Para penyintas plasma konvalesen harus melalui proses ketat untuk bisa menjadi pendonor. Plasma konvalesen memberikan antibodi yang sudah jadi dari seseorang ke orang. (Li/Dul).

Edarkan Okerbaya, Polisi Bekuk Sepasang Asal Kencong

JEMBER – Perang terhadap peredaran Obat Keras Berbahaya (Okerbaya) terus digencarkan oleh pihak kepolisian, peredaran Okerbaya sendiri, tidak membuat efek jera terhadap pelaku meski pihak kepolisian terus menangkapi para pelaku pengedar maupun pemakainya.

Seperti yang dibekuk oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Jombang, dimana sepasang Pengedar Okerbaya tak berkutikn ketika tertangkap tangan sedang menjual Okerbaya di area Warung Lesehan dikawasan Pasar Kecik,Desa Keting Jombang Pada, Rabu, 6 Januari 2021 malam.

Adapun sepasang pengedar tersebut yakni, Dita Permatasari (21) Asal Dusun Kamaran, Desa Kencong kecamatan kencong jember, sedangkan Ade Bagus Fahruroji (25) Asal Dusun Ponjen,Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Jember.

Barang bukti yang bisa diamankan Polisi pada saat Penangkapan Yaitu 200 Butir Jenis Obat Trihexyphenidyl serta 14 Butir Dexro serta sejumlah uang dan sarana Handphone buat kedua pelaku berjualan okerbaya tersebut.

Kepada Wartawan, Kapolsek Jombang Akp Koesmiyanto, membenarkan adanya penangkapan atas ungkap terkait dengan okerbaya, saat dikonfirmasi perihal penangkapan kedua pelaku tersebut.

“Benar kita telah ungkap kasus peredaran obat keras berbahaya dan dua orang kita amankan asal kecamatan kencong saat sedang menjual dan pesta miras di sebuah warung dikawasan Desa keting,” Ujarnya.

“Saya baru dua bulan berjualan obat seperti ini pak” ucap Singkat kedua pelaku tersebut saat di sidik diruangan Reskrim Mapolsek Jombang Kamis, 7 Desember 2021.

Dari tertangkapnya pasangan penjual Okerbaya di Kawasan Wilayah Hukum Mapolsek Jombang tersebut, menambah daftar panjang para pelaku yang sebelumnya telah ditangkap dengan kasus yang sama yaitu menjual dan mengedarkan obat sediaan Farmasi dikawasan Kabupaten Jember.

Atas perbuatannya, keduanya akan dijerat dengan pasal 196 sub 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. (Kit/Dul).

Rokok Tanpa Cukai, Beredar Bebas di Wilayah Barat Jember

JEMBER – Peredaran Rokok Tanpa Cukai (Ilegal) di wilayah Jember bagian barat, masih beredar dengan bebas. terutama di kecamatan Bangsalsari, Tanggul, Semboro dan Umbulsari menjadi surga bagi pengedar rokok ilegal.

hal ini dikarenakan keberadaan rokok tanpa cukai tersebut, cukup laris di kalangan buruh petani sebagai rokok alternatif.

“Ini tadi dapat rokok masing-masing 1 bungkus saat ngarit (panen) padi di sawah, oleh pemilik sawah dikasih rokok, biasanya 1 bungkus untuk beberapa orang, tapi kalau rokok seperti ini, 1 orang 1 bungkus,” ujar Kemi salah satu petani asal Semboro.

Dari penelusuran media ini, memang tidak beberapa toko menjual rokok tanpa cukai ini, tapi di toko dan warung kopi yang relatif sepi pembeli, rokok-rokok tanpa pita cukai ini dipajang bebas di etalase rokok bersama rokok resmi lainnya.

“Orangnya tidak tentu datang ke sini, kemarin baru kesini Cuma ngecek stok saja dan mengambil uangnya, dan tidak menaruh lagi, padahal rokok di etalase saya tinggal 1 bungkus, saat saya tanya katanya stoknya habis dan akan dikirim beberapa hari lagi,” ujar Muyas salah satu pemilik toko kelontong di desa Sidomulyo Semboro.

Hal yang sama juga diakui oleh Marwi salah satu pedagang toko kelontong yang cukup ramai pembeli di desa yang sama, menurutnya, dulu ia sekali ambil rokok tanpa cukai 1 ball (1 kardus) dan hanya dalam 1 minggu sudah habis, karena rata-rata warga sekali beli langsung 5-6 bungkus.

“Dulu saya juga ambil, lumayan laris, gak tau sekarang kok gak di kirimi lagi, padahal lumayan laris, malah kemarin pembe;i langganan saya tanya, kok gak ada rokok murah ditoko saya, padahal di toko lainnya yang tidak rame, sering dapat kiriman, ya saya jawab, orangnya gak pernah datang sekarang,” ujar Marwi.

Ketika ditanya dari mana sales rokok ilegal berasal? Baik Marwi maupun Muyas mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu dari mana sales tersebut, sebab saat datang mengantarkan rokok, mereka langsung pergi, karena uangnya diambil setelah rokok laku.

“Saat naruh rokok gak minta uang, Cuma bilang kalau harga per 5 bungkusnya sebesar 24 ribu, dan saya menjual rokok perbungkusnya 6500 sampai 8000 ribu, rokok murah ini laris saat musim tanam padi atau panen, karena banyak petani yang memakai tenaga kerja lebih dari 5,” pungkas Marwi.

Sementara sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari kantor perwakilan Bea dan Cukai yang ada di Jember, namun salah satu staf di kantor perwakilan bea dan cukai Jember menyatkaan, bahwa info ini akan diteruskan ke bagian penindakan. “Daerah mana itu mas, biar nanti saya teruskan ke bagian penindakan,” ujar staf Bea dan Cukai. (Min/Dul).

0FansSuka
0PengikutMengikuti
14,700PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Recent Posts

Block title