Juli 2, 2020, 15:28:43
Beranda Berita Simak Ini Penjelasan Mendagri Soal Perbup APBD Jember 2018

Simak Ini Penjelasan Mendagri Soal Perbup APBD Jember 2018

Dalam pertemuan di Kantor Kemendagri di Jakarta pekan kemarin, Bupati Jember Faida menerima penjelasan soal pemberlakuan Perbup APBD Jember Tahun 2018. Hal didasarkan dengan UU Pemerintahan Daerah dan PP nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur belanja yang bersifat mengikat, wajib yang diantaranya untuk belanja program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo juga menjelaskan soal belum selesainya pembahasan APBD Jember yang berujung dikeluarkannya Peraturan Kepala daerah (Perkada) oleh Bupati Jember dr Hj Faida MMR guna mengatur penggunaan anggaran APBD Jember Tahun 2018.

Saat bertemu khusus dengan Bupati Jember dr Hj Faida MMR, Mendagri Tjahyo Kumolo menegaskan, untuk penggunaan APBD tahun 2018, Bupati Faida bisa mengacu alokasi anggaran APBD Jember tahun 2017 sekitar Rp 4 triliun untuk melaksanakan pembangunan yang pengunaannya diatur dalam Perkada sesuai Pasal 46 PP nomor 58 Tahun 2005.

Hal ini juga ditegaskan Muh. Ardian Noeryanto, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan & Pinjaman Daerah Kemendagri, di depan Mendagri dan Bupati Faida di Jakarta.

“Ibu Bupati bisa mengunakan acuan tahun sebelumnya. Umpama tahun sebelumnya pagunya belanjanya adalah Rp 4 Triliun, maka itulah patokannya,” terang Muh Ardian.

Ardian juga menjelaskan peruntukan untuk apa saja dana sekitar Rp 4 trilium tersebut. “Empat triliun buat apa Bu? Buat belanja yang bersifat wajib dan yang bersifat mengikat. Apa itu mengikat? Untuk gaji pegawai’ bayar listrik telepon dan segala macam,” ungkapnya.

Penggunaan anggaran itu termasuk untuk alokasi dana belanja wajib. “Apa itu belanja wajib? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi kalau ada yang menyatakan, hanya untuk belanja pegawai, ya itu tidak benar. Dan itu sudah sesuai Pasal 46 PP 58 Tahun 2005,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Mendagri Tjahjo Kumolo juga berharap jika belanja pegawai bisa lebih rendah, sehingga alokasi anggaran bisa dialokasikan lebih banyak untuk pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Jember. “Syukur bisa alokasi anggarannya itu belanja pegawainya lebih rendah. Itu lebih baik,” ujarnya.

Lihat videonya : Ini Penjelasan Mendagri Soal Pelaksanaan Perbup APBD Jember 2018.