Terkait Surat Gubernur Jatim Yang Menganulir Putusan Bupati Jember, korps ASN Pemkab Jember Sangat Mendukung

JEMBER – Menindak lanjuti surat Gubernur nomor 131/719/011.2/2021 Perihal Penunjukkan Plt Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Jember, dimana dalam surat tertanggal 15 Januari 221 dan ditanda tangani langsung oleh Gubernur Jawa Timur, menganulir segala keputusan Bupati Jember dr. Faida MMR dalam melakukan mutasi pejabat pasca Pilkada.

Bertempat di Aula Pemkab Jember, Selasa 19 Januari 2021, Koprs Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jember menggelar rapat konsolidasi dan mendukung penuh surat Gubernur Jatim tersebut. Terlebih sejak adanya Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Jember Faida terjadi adanya dualisme jabatan di beberapa OPD.

“Kita juga sepakat untuk mengakhiri dualisme pejabat yang saat ini ada seperti Plt atau Plh. Kita tetap bersahabat dengan adanya Plt baru itu dalam bekerja, seperti kita ketahui, kondisi tatanan birokrasi di Pemkab Jember sempat kisruh gara-gara adanya dualisme pimpinan, dan kebijakan ini melanggar aturan Kemendagri,” ujar Ir. Mirfano usai memimpin rapat.

Oleh karenanya, setelah adanya surat dari Gubernur yang menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Jember tidak sah, Mirfano menyarankan kepada Bupati agar segera membatalkan dan merevisi serta mengusulkan kembali Peraturan Bupati tentang APBD 2021.

“Ada kegamangan pejabat dalam Perbup itu ketika akan mencairkan anggaran karena berdasarkan Surat Gubernur, Plt tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi kita minta bupati agar membatalkan Perbup itu,” ujarnya.

Menurut Mirfano, jika Perbup tidak segera dibatalkan maka juga akan berakibat pada sejumlah anggaran pelayana publik serta gaji para ASN. “Kalau tidak dibatalkan, maka dampaknya akan sangat luas, ASN akan kembali tidak menerima gaji, dan tentu pelayanan publik juga akan terganggu,” jlentrehnya.

Sebelumnya, beberapa pejabat di lingkunga Pemkab Jember dan ratusan ASN sempat membuat pernyataan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember, hal ini menyusul adanya mutasi dan penunjukkan Plt di beberapa OPD yang dilakukan oleh Bupati Jember pada Desember lalu.

Sedangkang Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Edarannya menyebutkan, untuk daerah yang menggelar Pilkada 2020, dilarang melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum dan setelah Pilkada, Bupati Jember dr. Faida MMR sendiri dalam Pilkada 2020 yang digelar pada 9 desember 2020 juga dinyatakan kalah. (Dul).