Terkait Thoif, Kejari Jember Periksa Ayub, Yuli dan Martini

Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember nampaknya bergerak cepat mendalami penyidikan atas kasus dugaan korupsi Hibah Bansos Tahun 2015 yang menyeret Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni sebagai tersangka dan ditahan di Lapas.

Dalam perkembangan penyidikan, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Kamis (22/2) memanggil Pimpinan DPRD Jember serta dua orang pejabat Pemkab Jember untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi itu.

“Tiga unsur pimpinan dewan yang kita panggil hari ini  saudara Ayub Junaidi, Yuli Priaynto dan Martini, sedangkan dari eksekutif, Mantan kepala BPKA Pemkab Jember Ita Puri Andayani serta Mantan Sekertaris Daerah Sugiarto. Masih seputar dimintai keterangan terkait kasus yang menyeret ketua DPRD yang sudah kita lakukan penahanan,” ujar Kepala seksi Pidana Khusus Kejari Jember, Asih.

Menurut Asih, Tim Penyidik Pidana Khusus saat ini telah meminta keterangan dari sejumlah saksi serta melakukan penyitaan barang bukti  untuk kasus Bansos Kelompok Ternak 2015 dengan total anggaran yang digulirkan senilai Rp 33 miliar.

“Ada sejumlah dokumen yang berhubungan dengan bansos dari tersangka thoif yang telah kita lakukan penyitaan, untuk kerugiaan negara sampai saat ini masih taraf penghitungan. Sementara dari Dinas peternakan ditemukan sekitar 660 juta, kita juga menerima pengembaliaan dari 2 kelompok senilai 30 juta,” terangnya.

Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos tahun 2015 oleh Kejaksaan Negeri Jember, (14/2) jaksa juga memutuskan untuk melakukan penahanan badan bagi Tersangka selama 20 hari kedepan guna jalannya proses penyidikan. Dari hasil penelusuran tim Kejaksaan  Negeri Jember di lapangan, modus penyelewengan kasus Bansos Kelompok Ternak disalurkan tidak sesuai peruntukannya dan diduga secara masif diselewengkan.

Selain diduga telah menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya, Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni diduga juga menerima hadiah atau janji atas realisasi anggaran bansos dari para kelompok penerima bantuan. Dalam kasus pidana korupsi itu, Tersangka dijerat dengan Pasal 2,3 dan Pasal 11 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.